
Selasa, 29 April 2025
Musrenbang RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2026, BSKDN Dorong Integrasi RDTR Sulbar ke OSS Guna Mempermudah Berusaha Dan Investasi

Senin, 07 April 2025
Desa Satria Jaya Gelar Halalbihalal Disertai Santunan Yatim Piatu Dan Kaum Dhuafa di Halaman Depan Kantor Desa

Dalam keterangannya kepada Awak Media usai acara berlangsung Kades Satria Jaya mengatakan bahwa, para kaum dhuafa dan yatim piatu yang menerima santunan pada acara tersebut keseluruhannya berjumlah 117 orang.
" Halal bihalal sekaligus santunan yatim piatu dan kaum dhuafa, agar Satria Jaya, wilayah dan lingkungan warga dan masyarakat, para Kaur, staff, perangkat Desa Satria Jaya agar berkah," ujar Asta Rajan.
Lanjutnya," Jumlah keseluruhan yatim dan dhuafa yang mendapatkan santunan berjumlah 117 orang," sambungnya.
"Karena lokasi Desa ada di Rw 04, maka saya ambil yatim piatu dan dhuafa warga wilayah setempat, sementara Rw lainya sudah berjalan," ungkap Kades.
Kades Satria Jaya juga berharap agar Desa yang dipimpinnya dapat bertambah maju kedepannya.
" Agar Desa Satria Jaya kedepannya dapat lebih baik, lebih maju dan lebih barokah," pungkas Asta Rajan.
Sementara di lokasi dan kesempatan yang sama Sekdes Satria Jaya menambahkan bahwa hal tersebut berkat dukungan dan do'a seluruh warga Desa Satria Jaya.
" Berkat Do'a dan dukungan masyarakat Desa Satria Jaya, kami pelayan masyarakat siap untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk warga Desa Satria Jaya," tandas Jamaluddin.
Acara berjalan dengan cukup lancar dan kondusif serta penuh hikmad.
(Joggie) TN
Jumat, 28 Maret 2025
DPP ASWIN Ucapkan : ” Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446/2025 “

"Meski wajah tak dapat berjumpa, tangan tak bisa saling menjabat. Semoga coretan kata ini dapat menjadi jembatan di hari penuh kemenangan."
"Dalam beningnya hati ada secuil benih prasangka. Dalam santunnya ucapan ada kalanya khilaf tak sengaja."
"Tidak ada kata seindah kata maaf, tidak ada perbuatan seindah yang memaafkan, kini hati akan dibersihkan, tanpa noda dan kotoran"
” Selamat Merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446/2025 “
” Mohon Maaf Lahir & Batin “
Jakarta,28 Maret 2025
Ketua Umum
(Irno Budi Kiswoyo,SH.MH).
Senin, 17 Maret 2025
Bahas Persiapan PSU di Kabupaten Siak, Ribka Haluk : Kunjungan Kami Ingin Pastikan Progres Dan Persiapan KPU Pada PSU Tanggal 22 Nanti

Mereka kemudian membahas persiapan PSU di Kompleks Perumahan Abdi Praja, Kabupaten Siak. Pembahasan tersebut meliputi kesiapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kepastian keamanan, hingga progres persiapan PSU. Dalam suasana hangat, Ribka banyak menerima penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kapolres, Kasdim tentang kesiapan PSU yang bakal digelar 22 Maret 2025 mendatang.
"Tadi juga sudah kami cek. Pak Kapolres, kemudian Pak Kasdim terkait dengan masalah keamanan. Jadi kunjungan kami ke sini ingin memastikan progres dan juga persiapan KPU dalam rangka penyelenggaraan [PSU] pada tanggal 22 nanti," ujar Ribka dalam keterangannya di hadapan awak media usai melaksanakan rapat tersebut.
Ribka optimistis, dengan sinergisitas yang kuat dari berbagai pihak, pelaksanaan PSU akan berjalan lancar sesuai rencana. "Kami harapkan seperti itu. Supaya semua harus lancar," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Fauzi Asni menjelaskan anggaran NPHD untuk melaksanakan PSU secara umum telah siap. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim 0322, Siak dalam mendukung pelaksanaan PSU.
"Kami laporkan kepada Ibu Wamen bahwa NPHD sudah tersedia. Tidak jadi masalah dan sudah kita siapkan sejak dini. Jadi kita tetap NPHD men-support PSU di Kabupaten Siak berjalan dengan sebaik-baiknya," ujar Asni.
Senada dengan hal itu, Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra Nasution menjelaskan, pihaknya telah memastikan seluruh unsur kemanan siap dalam mendukung PSU. Dirinya menegaskan, persiapan tersebut telah dilaksanakan jauh-jauh hari. Ke depan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan jajaran Satpol PP, Linmas, TNI, serta Brimob dalam memastikan gelaran PSU berjalan aman dan damai.
"Intinya kita untuk pelaksanaan PSU ini dari sisi keamanan Polres Siak siap mengamankan PSU ini dengan lancar dan tentunya hasilnya dengan damai, untuk Kabupaten Siak yang lebih baik nantinya ke depan," tandasnya.
Seusai menggelar rapat tersebut, Ribka beserta rombongan langsung meninjau logistik untuk kesiapan PSU. Selain itu, dirinya juga meninjau lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Buantan Besar dan Jaya Pura. Dalam peninjauan itu, Ribka banyak berbincang dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dari perbincangan tersebut, Ribka memastikan rencana pelaksanaan PSU di Kabupaten Siak telah berjalan sesuai rencana. Pihaknya berharap, pelaksanaan PSU dapat berlangsung lancar, damai, dan tanpa hambatan.
(Iksan) TN
Rabu, 26 Februari 2025
Kejaksaan Agung Tetapkan Dan Tahan Dua Tersangka Baru Perkara Tata Kelola Minyak Mentah di PT Pertamina Patra Niaga
.jpeg)
Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-19/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025.
Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-19/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025.
Tersangka EC selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga, ditetapkan berdasarkan:
Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-20/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025.
Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-20/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025.
"Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, Tim Penyidik melakukan penahanan terhadap para Tersangka selama 20 (dua puluh) hari ke depan berdasarkan: Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-19/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 a.n Tersangka MK di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-20/F.2/Fd.2/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 a.n Tersangka EC di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung," tandasnya.
"Tersangka Maya Kusmaya (MK) dan Tersangka Edward Cone (EC) mengetahui dan menyetujui adanya mark up kontrak shipping (pengiriman) yang dilakukan oleh Tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13% s.d. 15% secara melawan hukum dan fee tersebut diberikan kepada Tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan Tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa," sambung Dirdik.
Ia pun menegaskan bahwa, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun, yang bersumber dari komponen sebagai berikut:
Kerugian Ekspor Minyak Mentah Dalam Negeri sekitar Rp35 triliun.
Kerugian Impor Minyak Mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Kerugian Impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun.
Kerugian Pemberian Kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun.
Kerugian Pemberian Subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Perbuatan Para Tersangka bertentangan dengan ketentuan:
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
TKO Nomor: B03-006/PNC400000/2022-S9 tanggal TMT 05 Agustus 2022 perihal Perencanaan Material Balanca dan Penjadwalan Impor Produk BBM.
Dirdik Kejagung menegaskan bahwa, "Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP," tegas Abdul Qohar.
Senin, 24 Februari 2025
Penyidik Unit IV Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya Dianggap Salahi Kewenangan, LSM KOMAKOPEPA Surati Pendapat Hukum MA

Rabu, 19 Februari 2025
KPK Tahan Dua Tersangka Pasutri Wali Kota Dan Ketua Komisi DPRD Semarang Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Proyek Dan Gratifikasi
.jpeg)
"Kedua tersangka tersebut adalah HGR selaku Wali Kota Semarang periode 2023-2024 dan AB selaku Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024, sekaligus suami HGR," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers, (19/02.2025).
Dalam konstruksi perkaranya Ia juga memaparkan bahwa, "Pada Juli 2022, AB memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memasukkan usulan anggaran pengadaan senilai Rp20 miliar ke APBD-P, dan menunjuk PT DSP sebagai pemenang pengadaan meja kursi fabrikasi SD. Selanjutnya, HGR dan DPRD Kota Semarang mengesahkan APBD-P TA 2023. Atas keterlibatan AB membantu PT DSP mendapatkan proyek tersebut, RUD menyiapkan uang sebesar Rp1,75 miliar atau sekitar 10% dari nilai proyek untuk AB," paparnya.
"Selain itu," lanjutnya," Pada November 2022, AB meminta proyek penunjukan langsung (PL) pada tingkat kecamatan di Kota Semarang senilai Rp20 miliar. Atas proyek tersebut, AB meminta komitmen fee sebesar Rp2 miliar, yang disanggupi oleh seluruh camat di Kota Semarang dan diserahkan kepada AB pada Desember 2022."
Pada Desember 2022, HGR juga menolak menandatangani draf Keputusan Wali Kota terkait alokasi besaran insentif pemungutan pajak dan/atau tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Lebih lanjut Ketua KPK juga menegaskan bahwa," Atas perbuatannya, para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa; meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain; serta menerima gratifikasi sesuai Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkas Setyo Budiyanto mengakhiri konferensi persnya.
Senin, 17 Februari 2025
Tertuang Dalam PP No.8 Th 2025 Tentang Ketahanan Ekonomi Nasional, Presiden Prabowo Subianto Mengumumkan Kebijakan Pemerintah
.jpeg)
“Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025,” ujar Presiden Prabowo.
Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional. Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
“Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri. Diantaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valuta asing.
“Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing. Lima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing,” ucap Presiden.
Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
Rabu, 12 Februari 2025
Komitmen Kapolri Menjaga Marwah Institusi, Kepala Divisi Humas Tegaskan, Tak Ada Upaya Sembunyikan Oknum Yang Mencederai
.jpeg)
Irjen. Pol. Sandi menerangkan, kritik membangun selalu diterima dengan baik demi terus memajukan Polri. Bahkan, hal itu telah disampaikan Kapolri sejak pembekalan awal anggota kepolisian.
“Bapak Kapolri sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap keberhasilan anggota Polri akan mendapatkan reward dan setiap anggota Polri yang melaksanakan pelanggaran akan mendapatkan hukuman sesuai aturan yang berlaku,” jelas Irjen. Pol. Sandi di Rupatama Mabes Polri, Rabu (12/2/25).
Menurut Kadiv Humas, dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, Kapolri berikan sanksi tegas sebagai bentuk bersih-bersih. Bahkan, tidak ada sedikitpun upaya untuk menyembunyikan oknum yang mencederai marwah institusi, sebagai bukti transparansi Polri.
“Seandainya ditutup-tutupi juga masih memungkinkan, tapi bapak Kapolri memilih opsi untuk menindak tegas, untuk memperbaiki bagi yang belum baik,” ujar Kadiv Humas.
Diingatkan Kadiv Humas, polisi merupakan salah satu tugas yang mulia. Terdapat 460.000 anggota yang bekerja keras secara transparan, profesional, dan juga mengharumkan nama institusi serta negara di kancah dunia.
“Profesi apapun adalah mulia termasuk profesi Kepolisian. Jadi tidak boleh dinodai oleh oknum-oknum anggota yang mau menodai institusi Kepolisian. Maka tugas kami untuk bisa memuliakan profesi kepolisian dengan menindak tegas semua oknum terkait sesuai aturan berlaku,” ungkap Kadiv Humas.
(**) TN
Minggu, 09 Februari 2025
Dukung Program Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif, Wamendagri Ribka Ajak Seluruh Stakeholder Berkolaborasi

Minggu, 02 Februari 2025
Pernyataan Menteri PDT Dinilai Telah Melecehkan Profesi Wartawan, Ketua Umum FPII Mendesak Yandri Susanto Segera Klarifikasi Dan Meminta Maaf

"Baru jadi menteri udah belagu, kalo ngomong itu pake otak jangan pake dengkul," kecam Kasihhati dengan nada geram di Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Sebelumjya dalam cuplikan video yang tersebar luas sabtu (1/2/2025), Menteri Yandri Susanto menyebut adanya wartawan bodrex yang kerjanya menakut-nakuti Kepala Desa," Mereka mutar itu, hari ini ke Kepala Desa ini minta satu juta, jadi kalo tiga ratus Desa, tiga ratus juta, kalah tuh gaji Kemendes, gaji Menteri " ujar Yandri Susanto sambil tertawa.
Kasihhati menilai pernyataan Menteri Desa dan PDT itu telah melecehkan wartawan sebagai sebuah profesi terhormat sebagaimana amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.
"Dia (Mendes-red) jangan cuma bisa omon-omon, tapi nggak ngerti wartawan sebagai sebuah profesi terhormat !!" tegas Kasihhati.
Kasihhati menyebut, wartawan bodrex sejatinya hanyalah sebuah stigma yang tidak elok diucapkan pejabat setingkat menteri.
"Ucapannya seakan menggeneralisasi wartawan; tanpa menyebut oknum; dan kalo memang itu ada; itu sifatnya kasuistik dan dia harus bisa buktikan siapa dan dimana itu wartawan bodrex," tukas Jurnalis senior yang akrab disapa dengan panggilan Bunda itu.
Dikatakan, wartawan bodrex itu hanyalah stigma, hanya istilah; karena itu bukan wartawan sebagaimana umumnya yang menjalankan kerja jurnaliatik sesuai ketentuan UU Pers."Mereka itu adalah oknum yang menunggangi profesi wartawan, jadi sekali lagi kami tantang Menteri Desa untuk buktikan omongannya;" tukas Bunda Kasihhati
Dikatakan pula, "Menteri Desa semestnya bukan cuma klarifikasi, tetapi harus minta maaf kepada seluruh wartawan indonesia.
Sebagai Ketua Presidium FPII dan Ketua Dewan Pers Independen (DPI), Kasihhati mengakui banyak menerima laporan dan pengaduan dari jajaran FPII di daerah; terkait pernyataaan nyleneh Menteri Desa dan PDT.
"Sebagai seorang Menteri, Yandri Susanto harus memahami bahwa jika ada prilaku wartawan yang bertentangan dengan UU Pers itu bersifat oknum jangan digeneralisir, bikin stigma wartawan bodrex dan sebagainya; yaaa kalo ada, laporkan saja tindakan kriminal tersebut ke polisi. karena UU No.40/1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik Independen tidak akan melindungi praktek pemerasan berkedok wartawan itu," beber Kasihhati.
Menurut Kasihhati, secara kelembagaan pihaknya tidak akan toleransi terhadap prilaku oknum berkedok pers yang melakukan tindakan kriminal, karenanya peningkatan kualitas dan profesionalisme jajaran wartawan lingkup FPII terus dilaksanakan.
Peningkatan Profesionalisme jajaran wartawam lingkup FPII, kata Kasihhati, telah menjadi komitmen pihaknya.
Diakhir perbincangan, Kasihhati meminta agat semua pihak, terutama pejabat untuk stop dan hentiikan menyampaikan stigma-stigma yang melecehkan wartawan sebagai sebuah profesi.
Selasa, 14 Januari 2025
Alasan Hari Desa 2025 di Sumedang, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri : Sumedabg Miliki 270 Desa Mandiri Melek Digital Dan Nol Persen Kemiskinan
Dirinya mengungkapkan alasan Peringatan Hari Desa 2025 digelar di Kabupaten Sumedang. Menurutnya, Sumedang memiliki 270 Desa mandiri yang melek digital dengan tingkat kemiskinan nol persen.
"Sehingga Bapak Menteri menyetujui ditetapkannya Sumedang sebagai puncak Peringatan Hari Desa," ujarnya.
La Ode menjelaskan, Peringatan Hari Desa tahun ini diramaikan oleh berbagai kegiatan. Hal ini di antaranya Village Expo, Simposium, dan acara puncak yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
"Kita menghadirkan kegiatan namanya Musyawarah Desa Nasional, ini besok di tempat ini kita lesehan, saya izin Pak Bupati," tegasnya.
Dalam musyawarah tersebut, La Ode menerangkan, akan diisi diskusi interaktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan pemerintah desa. Selain itu, musyawarah akan dilanjutkan dengan kegiatan Gerakan Menanam Tanaman Pangan Desa atau Gemah Tandan Desa.
"Ini adalah bagian dari rangkaian seluruh Peringatan Hari Desa yang dipusatkan di Sumedang, di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka," terangnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan, dipilihnya Sumedang sebagai tuan rumah Peringatan Hari Desa 2025 merupakan sebuah kehormatan, sekaligus tantangan untuk turut menyukseskan.
Pihaknya berkomitmen menjadikan momen tersebut untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder dalam wujudkan desa yang lebih tangguh. Ini sejalan dengan tema Peringatan Hari Desa tahun ini, yakni "Desa Tangguh Pangan, Indonesia Sejahtera".
"Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana ketahanan pangan menjadi isu yang sangat mendesak di seluruh dunia termasuk di Indonesia," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Yudia menilai, desa saat ini diharapkan dapat menjadi basis produksi pertanian dan harus mampu berperan aktif dalam memastikan ketahanan pangan. Guna mencapai itu, lanjut Yudia, masyarakat desa harus mendukung berbagai program ketahanan pangan nasional.
"Dengan semangat kebersamaan, kita harapkan dapat menciptakan desa-desa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek pangan," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam kegiatan ini juga diserahkan piagam penghargaan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2024 yang diberikan secara simbolis kepada enam Desa. Mereka di antaranya Desa Sidomulyo, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan; Desa Margajaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat; Desa Srimulyo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Desa Panarungan, Kabupaten Badung, Bali; Desa Simbune, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara; dan Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).
(Lili) TN
Senin, 06 Januari 2025
Disambangi Ketum SMSI, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman : SMSI Itu Ada Dimana-mana, Terus Bergerak

Firdaus disambut Dudung Abdurachman yang pada kesempatan tersebut didampingi Asep Sugiharto selaku Deputi Strategis Penasehat Presiden, dan Khalid Zabidin Tim Ahli Penasehat Presiden.
Dalam momen tersebut, Firdaus menyampaikan bahwa SMSI tetap konsisten bergerak tegak lurus dengan peneguhan idiologi pancasila.
Selain itu, Firdaus juga turut melaporkan bahwa dalam waktu dekat, SMSI akan menggelar Lokakarya Nasional sebagai rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 sekaligus SMSI akan melakukan penataan sekretariat dan studio SMSI di jalan veteran.
Menanggapi hal tersebut, selaku Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat, Dudung meminta segenap jajaran SMSI tetap solid dan terus bergerak.
"SMSI itu ada dimana-mana. Saya ke daerah pasti ada SMSI," ucap Dudung Abdurachman.
Disamping itu Dudung berharap agar pembenahan sekretariat SMSI agar segera dirampungkan mengingat fungsinya yang sangat vital bagi organisasi dan pihaknya siap untuk ikut berperan serta.
(*) TN
Senin, 30 Desember 2024
Usulkan Gelar Kepahlawanan RM Margono Djojohadikusumo, Ketum SMSI, Firdaus Mendapat Penghargaan Dari Forum Masyarakat Indonesia Emas
.jpeg)
Penyampaian penghargaan inisiator gelar pahlawan dibacakan oleh Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budhisedjati di Auditorium Abdulrahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Senin 30 Desember 2024.
Selain Firdaus, juga pengusul gelar kepahlawanan nasional lainnya, yakni Grace Siahaan Njo, aktivis Vox Point Indonesia yang mengusulkan Herman Yosep Fernandez.
Usai pembacaan para penerima penghargaan oleh Ketua Umum FORMAS, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo.
Hashim juga memberi selamat kepada para penerima penghargaan lainnya termasuk sejumlah Ormas yang ikut berperan dalam kepedulian terhadap masyarakat.
Pemberian penghargaan tersebut juga menandai kegiatan peluncuran program Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah (Gemas), dan peresmian 19 anggota ormas yang baru tergabung dalam FORMAS.
Gelar Kepahlawanan
FGD itu untuk mendukung RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan menghadirkan pakar-pakar sejarah. FGD berlangsung di Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).
Diskusi mengungkapkan bahwa kontribusi Margono dalam memperbaiki kondisi ekonomi pasca-kemerdekaan sangat penting dalam mendukung kehidupan ekonomi bangsa.
RM Margono saat itu sebagai pendiri dan Direktur Utama BNI. Margono turut merancang bank sentral yang menjadi fondasi ekonomi nasional, setelah pelantikan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wapres.
Setelah dibentuk Kabinet Presidentil dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Margono mengusulkan supaya dibentuk sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi seperti yang dimaksud dalam UUD '45.
Soekarno-Mohammad Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945.
Kemudian pada tanggal 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah Bank milik negara yang berfungsi sebagai "Bank Sirkulasi".
Seiring usulan gelar kepahlawanan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau sering disapa dengan panggilan Gus Ipul, Minggu (10/11/2024) di Jakarta, menilai pemberian gelar pahlawan pada Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto Presiden sangat layak.
Pendapat Gus Ipul sejalan dengan penilaian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang mengusulkan RM Margono diberi penghargaan sebagai pahlawan bangsa, terutama kiprahnya di bidang ekonomi.
Herman Yosep Fernandez
Grace Siahaan Njo dalam memperjuangkan Herman Yosep Fernandez, juga diawali dengan menggelar Focus Grup Discusion (FGD) dengan mengusung tema Herman Fenandes dari perlawanan bawah tanah di Bayah hingga gugur di Yogyakarta. FGD menghadirkan narasumber dari tokoh pers nasional dan juga peneliti sejarah, di Serang, Banten, Senin (21/10-24).
Herman Fernandez dikenal sebagai tokoh perlawanan bawah tanah di Bayah, Banten, pada masa pendudukan Jepang. Bersama tokoh pergerakan nasional lainnya, ia membentuk jaringan perjuangan romusha yang menolak eksploitasi kerja paksa oleh Jepang.
Pada masa revolusi fisik, Fernandez bergabung dengan Tentara Pelajar di Yogyakarta, ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Puncak perjuangannya terjadi dalam pertempuran di Sidobunder, Kebumen, di mana ia gugur bersama rekannya, Alex Rumambi.
Jumat, 27 Desember 2024
Lantik Pejabat Administrator, Pengawas Dan Fungsional, Plt. Sekjen Kemendagri Tekankan Budaya Birokrasi Efisien Dan Tidak Langgar Aturan

“Lakukan inovasi, langkah-langkah, ide-ide baru untuk berpikir cepat, kemudian tidak mempersulit, [tetapi] mempermudah, dan tidak melanggar aturan,” ujar Tomsi dalam acara Pelantikan Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Kemendagri yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Pelantikan ini, kata Tomsi, merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi yang sekaligus memberikan apresiasi melalui promosi jabatan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kinerja para pejabat yang dilantik, sejalan dengan komitmen Kemendagri untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Dan tentunya saya doakan agar kita semua selalu di dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” tambahnya.
Tomsi juga mengingatkan bahwa birokrasi harus terus diperbaiki dengan menghilangkan hambatan yang memperlambat proses pelayanan publik. Ia mendorong para pejabat untuk bekerja secara kolaboratif dan menyampaikan kendala yang berada di luar kewenangan kepada pimpinan untuk diambil keputusan yang tepat.
“Kemudian [yang] memperlambat itu bisa dipangkas, dipotong, yang bukan menjadi kewenangannya bisa disampaikan kepada atasannya, sehingga mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diambil,” tandasnya.
Adapun pelantikan kali ini melibatkan 30 pejabat yang terdiri atas 3 pejabat administrator, 2 pejabat pengawas, dan 25 pejabat fungsional. Dengan terlaksananya pelantikan ini, Kemendagri berharap agar kinerja organisasi semakin baik melalui kerja sama yang solid, inovasi, dan efisiensi yang berorientasi pada pelayanan publik.
Senin, 16 Desember 2024
Persiapan Gelar Kick Off HKSN, Mensos Gus Ipul : Ketum SMSI Firdaus Yang Membuat Kami Terperangkap Disini!

Kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, menurut rencana akan dicanangkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul. Rencananya, acara yang digelar di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga tersebut akan dihadiri juga oleh Mendes PDT Yandri Susanto.
Dipilihnya Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Mancak sebagai lokasi awal dalam memperingati HKSN 2024, tak lepas dari langkah terobosan awal yang digagas oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat yang juga merupakan Tokoh Pers Banten, dengan melibatkan Pokja Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Banten, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Banten dan BPD PHRI Banten.
Firdaus yang juga Direktur Journalist Boording School (JBS) dan Pendiri Yayasan Pers Anak Bangsa untuk pertamakali menyampaikan gagasan pada rapat bersama yang digelar pada tanggal 12 Juni 2024 di Gedung JBS Cilegon. Pada rapat tersebut, disampaikan aksi sosial berupa progam bersih-bersih sungai di desa talaga yang beralih fungsi menjadi tong sampah terpanjang di Banten.
Melihat kondisi tersebut, tercetuslah bagaimana sungai yang telah hilang fungsinya tersebut, menjadi kembali hidup.
Sehingga pada rapat tersebut menyepakati untuk memperjuangkan sungai yang lebih kurang satu kilometer tersebut menjadi kembali hidup dengan tagline sungai kehidupan.
Aksi sosial inipun digelar tepatnya pada tanggal 20 Juni 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan aksi serupa dan melibatkan komponen pers, pemerintah serta. masyarakat.
Tak hanya sampai disitu, langkah terobosan yang digagas Firdaus Ketua Umum SMSI, yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, bak gayung bersambut, mendapat respon positif dari Kemensos RI.
Dalam audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Drs. H. Saifullah Yusuf di ruang kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/12/2024) menghasilkan beberapa poin strategis berupa sinergi program antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos dan salah satunya langsung diimplementasikan dalam langkah nyata yaitu gelaran Kick Off HKSN 2024 yang akan dilaksanakan di Taman Firdaus Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.
Dalam keteranganya kepada awak media, Firdaus berharap progam sosial ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.
"Tentu kami berharap program-program serupa dapat di implementasikan di seluruh penjuru indonesia dan SMSI siap bersinergi serta mengawal program-program pro masyarakat tersebut," pungkas Firdaus, Minggu (15/12/2024).
Rabu, 11 Desember 2024
Dorong Pemerintah Daerah, Wamendagri Tekankan Pentingnya Peningkatan Investasi Sebagai Kunci Utama Pembangunan di Papua Barat Daya
.jpeg)
JAKARTA, TN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya peningkatan investasi sebagai kunci utama pembangunan di Papua Barat Daya. Ia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal, ketimbang hanya bergantung pada pemerintah pusat.
"Kita selama ini tidak harus mengharapkan [dana] transfer dari pusat, tetapi bagaimana kita menggali semua potensi daerah dengan mengajak semua stakeholder, investor, kementerian/lembaga yang kompeten dalam memberikan pendampingan," ujarnya saat menghadiri acara Papua Barat Daya Investment Year 2024 di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Ribka mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil di Papua. Sinergi antara pemerintah daerah, investor, dan pihak terkait diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Jika kondisi dari daerah itu terjamin secara baik, siapa saja orang bisa datang untuk bisa berinvestasi," imbuhnya.
Ribka juga menyoroti kekayaan alam Papua yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda. Tak hanya di sektor tambang ataupun minyak dan gas (migas), ia pun menekankan pentingnya hilirisasi di sektor perkebunan seperti pinang dan sagu. Menurutnya, potensi tersebut tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga dapat menjadi komoditas ekonomi yang meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, Ribka menegaskan program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan dan pengolahan hasil perkebunan. Ia berharap upaya ini dapat mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal Papua.
Ia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya atas upayanya mempromosikan potensi daerah, meskipun statusnya sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) masih relatif anyar. Ia mendorong daerah lain di wilayah Papua untuk mencontoh langkah proaktif Pemprov Papua Barat Daya dalam mengelola potensi dan menarik investasi.
"Saya pikir ini harus menjadi contoh untuk Papua yang lainnya," ujarnya.
Dengan langkah ini, Ribka berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat Daya terus meningkat. Ia juga mengingatkan bahwa hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemda, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama generasi penerus, untuk mengelola potensi lokal secara efektif.
"Semua cendekiawan, semua anak-anak bangsa yang bisa berpikir untuk kemajuan bangsa lebih khusus dan saudara-saudara kita di Papua ini terus harus bisa kita jalani [melalui pendekatan] secara intelektual," pungkasnya.
Musrenbang RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2026, BSKDN Dorong Integrasi RDTR Sulbar ke OSS Guna Mempermudah Berusaha Dan Investasi
JAKARTA, TN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk memfokuskan progra...

NASIONAL
-
KABUPATEN BEKASI, TN - Persoalan Bangunan Liar (Bangli) di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sorotan tajam Camat ...
-
KABUPATEN BEKASI, TN - Maraknya pemberitaan Media Online dan menjadi viral yang menyangkut tentang pelaporan Kades Setia mekar, Suryadi SH o...
-
JAKARTA, TN - Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mewujudkan visi besar Papua Mandiri, Adil, dan...
DAERAH
-
KABUPATEN BEKASI, TN - Persoalan Bangunan Liar (Bangli) di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sorotan tajam Camat ...
-
KABUPATEN BEKASI, TN - Maraknya pemberitaan Media Online dan menjadi viral yang menyangkut tentang pelaporan Kades Setia mekar, Suryadi SH o...
-
JAKARTA, TN - Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mewujudkan visi besar Papua Mandiri, Adil, dan...