Kegiatan Pantarlih Pilkades Digelar di Halaman Desa Satria Jaya, Panitia Himbau Warga: 'Agar Bersedia Didata, Bersedia Gunakan Hak Pilih!'

KABUPATEN BEKASI, TARUMANAGARA NEWS - Desa Satria Jaya menggelar kegiatan Bimbingan Tekhnis Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Satria Jaya TA 2026 di Aula Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (14/6/2026).

Hadir dalam acara tersebut para panitia kegiatan, Ketua BPD, Babinsa, Linmas Desa, Para Kadus, Rt dan RW se Desa Satria Jaya.

Dalam keterangannya Ketua panitia kegiatan Mujahidin yang diwakilkan oleh Iwanuddin SH mengatakan bahwa, "Terkait hari ini 14 Juni 2026, kami panitia pemilihan Desa Satria Jaya melaksanakan tahapan bahwa 14 Juni ini melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait petugas pendataan pemilih atau Pantarlih yang ada di Desa Satria Jaya," ujar mantan Ketua BPD periode sebelumnya.

"Dan ini sudah masuk pada Fase kedua setelah kita mempersiapkan untuk tekhnis serta tahapan untuk kita sosialisasikan dalam bentuk gambar, media sosial dan lain lain, " sambungnya.

Ia juga memaparkan terkait beberapa tahapan lagi yang akan di laksanakan terkait dengan persiapan Pilkades di Desa Satria Jaya.

"Di 25 Juni untuk tahapan Pantarlih selesai kita masuk ke tahapan daftar pemilih sementara. Dari daftar pemilih tahapan kita masuk ke daftar pemilih tambahan, nanti akan kita sosialisasikan, kita pampang di Sekretariat Panitia atau di Desa Satria Jaya kita pampang agar semua masyarakat mengetahuinya. Tujuannya agar yang sudah terdaftar dan yang belum bisa mengetahuinya untuk warga Desa Satria Jaya, "papar Wakil Ketua Panitia.

Terkait mengenai pemilih yang ber KTP Desa Satria Jaya namun tidak tinggal di Desa Satria Jaya. 

"Tetap mereka menjadi pemilih tambahan, karena dia ber KTP Satria Jaya, dan tadi dudah di spsialisasikan bahwa, data warga Satria Jaya yang ber KTP Satria Jaya. Berdomisili hanya mengeluarkan surat domisili tidak berlaku titik, "" tegas Iwanuddin.

Terkait mengenai yang sudah berusia 17 tahun namun belum memiliki KTP? 

"Kita rujukannya melihat di KK. Karena KK semua Kepala keluarga beserta anggota keluarga ada nomor induknya, nomor induk KTP atau KK disitu nanti kita lihat, " tutur Wakil Panitia.

"Tepat di 20 September apabila warga kita sudah masuk usia 17 tahun itu wajib di data, " tambahnya.

Ditanyakan bagaimana dengan para penyandang Disabilitas maupun Autis atau keterbelakangan mental namun sudah berusia 17 tahun, apakah ada tehnis tertentu yang diterapkan? , atau melibatkan orang tua untuk memandunya? 

" Secara tehnis nanti kita sampaikan ke masing-masing KPPS pada momen atau acara Bimtek KPPS nanti kami akan sosialisasikan, " terangnya. 

Ia juga mengatakan bahwa, sejauh ini berjalan dengan baik dan berharap agar semua dapat berjalan sesuai dengan tahapan sampai waktu tahap akhir.

"Alhamdulillah semua berjalan sesuai tahapan, Insyaallah berjalan dengan lancar sampai dengan hari H kondusif dan tidak ada halangan satu apapun, " ucapnya. 

Wakil Ketua Panitia menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Satria Jaya yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya pada Pilkades Satria Jaya pada 20 September 2026.

"Himbauan kepada masyarakat Satria Jaya umumnya agar bersedia didata dan bersedia menggunakan hak pilihnya untuk sama-sama hadir atau datang ke TPS masing-masing yang sudah di tunjuk oleh Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa. Agar bisa menggunakan hak pilihnya tanggal 20 September 2026," pungkas Wakil Ketua Panitia mewakili Ketua Panitia, Iwanuddin SH.

(Iwan Joggie) TN

Terpilih Kembali Jadi Anggota BPD Lambang Jaya, Darju Darmawan.ST : Para Anggota BPD Terpilih Pegang Teguh Amanah Dan Wajib Majukan Desa

KABUPATEN BEKASI, TARUMANAGARA NEWS - Desa Lambang Jaya menggelar acara penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD Desa Lambang Jaja Periode 2026-2034 di Aula Desa Lambang Jaya, Jalan Lambang Jaya No. 2, RT.03/RW.05, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (30/5/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Lambang Jaya, beserta jajaran, Ketua Panitia Penmilihan Anggota BPD Desa Lambang Jaya Periode 2026-2034 beserta staff, mantan Ketua BPD beserta anggota, para Anggota BPD terpilih, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua Karang Taruna beserta anggota, Ketua Rw dan Rt se Desa Lambang Jaya.

Dalam penyampaiannya Ketua Panitia, Dedi Mufrodi menyampaikan rasa Terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak hingga acara tersebut berjalan lancar dan kondusif.

"Semoga para calon anggota terpilih dapat mengemban amanah sebagai keterwakilan wilayahnya masing-masing dan mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk dapat disampaikan melalui forum Musdes, " ucap Dedi Mufrodi.

Sedangkan mantan Ketua BPD periode sebelumnya yang kemudian terpilih kembali menjadi anggota BPD Periode 2026-2034 atas keinginan masyarakat tidak banyak salam menyampaikan pidatonya.

" Saya selaku perwakilan BPD Desa Lambang Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras baik tenaga, pikiran semuanya, waktu apalagi. Karena saya yakin semuanya sibuk, sekali lagi saya mohon maaf bila kemaren kurang kontribusinya kepada panitia dan sekali lagi saya mohon di maafkan," ungkap Darju Darmawan.ST.

Sementara Kepala Desa Lambang Jaya dalam pidatonya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Ketua penyisihan BPD beserta Staff sehingga sampai saat ini terciptanya pemilihan calon BPD terpilih serta berharap dapat berlanjut sampai pengukuhan di Kabupaten Bekasi nanti oleh Plt Bupati Bekasi.

"Sebetulnya ini ada wajah lama tapi baru dan ada wajah baru tapi baru, mudah-mudahan beliau dikasih sehat dan umur panjang sehingga sampai nanti dikukuhkan atau di sumpain dari Kabupaten Bekasi atau Plt Bupati Bekasi, Dan selanjutnya selamat bekerja untuk melayani warga Lambang Jaya, jangan setelah Disumpain Kabupaten Bekasi...uda segala kegiatan jadi off gitu, ini kita harus atau wajib melayani masyarakat Lambang Jaya. Intinya kepentingan umum dulu baru kepentingan pribadi," ujar Kimlan Sahroni.

Lanjutnya," Dan sebentar lagi pemilihan Pilkades sekarang sudah memasuki tahapan-tahapan. Jadi dari sekarang kurang lebih tiga atau empat bulan lagi, jadi mudah-mudahan dilambang Jaya nanti siapapun Kepala Desa nya yang memimpin di tahun 2026 sampai 2034 ini harus sama-sama gawe..sama-sama kerja untuk warga wilayah Lambang Jaya," imbuh Kades Lambang Jaya.

Ia juga menegaskan bahwa akan terus bekerja sampai akhir masa jabatannya di 28 September 2025.Dan menghimbau kepada masyarakat agar mengedepankan kondusifitas didalam proses Pilkades 2025-2034.

"Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan pelayanan kepada warga wilayah sampai akhir, pertanyaannya; Kepala Desa dua kali enam tahun ditambah dua tahun berarti 14 tahun, pertanyaannya "Boleh Atau Ora?"untuk melanjutkan..boleh melanjutkan..cuman didukung ora, tentunya pertanyaan ini saya akan melanjutkan...saya akan melanjutkan untuk melayani warga Lambang Jaya itupun kalau bapak- ibu cocok dan saya akan maju," tegas Kades Lambang Jaya.

"Tentunya siapapun nanti yang berkompetisi di Pildes 2026-2034, saya mengajak kepada bapak ibu yang hadir untuk berpesan kepada saudara kita, tetangga kita...jangan sampai kalau ada pemilihan terjadi Clash, yang udah-udah belum bagus kita buat kondusif yang sudah bagus kita lebih kondusifkan," harapnya.

Kades Lambang Jaya kembali menegaskan bahwa dirinya berniat untuk melanjutkan memimpin Desa Lambang Jaya guna kembali melayani masyarakat dengan mengikuti kontestasi Pilkades 2026-2034. Ia juga memberikan ruang kepada masyarakat Desa lambang Jaya untuk mempergunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya tanpa ada batasan.

"Jadi saya atas nama pribadi dalam pemerintahan , saya akan melanjutkan dari 2026 sampai 2034..jujur, jadi saya minta siapapun yang ikut berkompetisi Pilkades di 2026-2034 yang mencalonkan menjadi Kades Lambang Jaya. Saya tidak menutup..silahkan itu hak preoregatif bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada saat ini tolong sampaikan kepada saudara maupun tetangga," pungkas Kades Lambang Jaya Kimlan Sahroni.

Acara di lanjutkan dengan swafoto bersama. baik Kades dan Panitia bersama para hadirin maupun bersama para anggota BPD terpilih yang di akhiri dengan ramah-tamah dan bernyanyi solo. acara berjalan lancar dan kondusif serta cukup meriah.

"Ahamdulilah ini adalah penyampaian laporan hasil rekapitulasi penyisihan BPD tahun 2026 sampai 2034 , alhamdulilah pada hari ini di tanggal 30 Mei 2026 ini berjalan dengan lancar tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, barangkali dari Ketua Penyisihan BPD hasil laporan kita terima dan akan kita lanjutkan ke tingkat Kecamatan dan Kepemerintah Daerah untuk pelantikan anggota BPD terpilih tahun 2026 sampai 2034, mudah-mudahan BPD-BPD yang terpilih bisa melayani warga lambang Jayauntuk melayani masyarakat Lambang Jaya, supaya masyarakat Lambang Jaya Adil dan Makmur," tandas Kepala Desa Lambang Jaya, Kimlan Sahroni, kepada Awak Media usai acara berlangsung.

Mantan Ketua BPD Lambang Jaya yang kembali terpilih atas keinginan warga Desa Lambang Jaya mengutarakan.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Panitia penyisihan beserta Staff serta Pemerintah Desa Lambang Jaya khususnya Kepala Desa dan jajaran yang terlibat dalam kelancaran kegiatan tersebut. Dan untuk para anggota terpilih dari hasil penyisihan anggota BPD agar terus berkontribusi kepada masyarakat Desa Lambang Jaya. Sementara untuk para anggota BPD yang baru terpilih agar teguh dalam memegang amanah yang diemban dari masyarakat serta dapat turut dan harus berkontribusi memajukan wilayah Desa Lambang Jaya agar tercipta masyarakat sejahtera, adil dan makmur," tutup Darju Darmawan.ST kepada Awak Media usai kegiatan berakhir.

Diketahui bahwa, para anggota BPD Lambang Jaya terpilih diantaranya adalah; 1. Darju darmawan, ST, 2. Rosid, 3. Rabu Khaerudin, 4. Dedi Supriadi, 5. Kana, 6. Megayanti, 7. Ghulam Ridho, 8. Martono, 9. Karja Setiawan.

(Iwan Joggie) TN

Antusias Warga Membludak, Kegiatan Penetapan Calon Anggota BPD Periode 2026-2034 Digelar Desa Mangun Jaya Berjalan Meriah, Aman Dan Kondusif

KABUPATEN BEKASI, TARUMANAGARA NEWS - Desa Mangunjaya menggelar penetapan calon anggota BPD Periode 2026-2034 beserta pengambilan nomor dalam pengisian anggota BPD Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Kamis (14/5/2026).

Acara dihadiri oleh segenap para calon  beserta para pendukung, Kades dan Sekdes Mangunjaya,beserta jajaran, Bimaspol dan Babinsa Desa Mangunjaya, Ketua Karang Taruna Desa Mangun Jaya beserta anggota.Para Ketua RW dan RT se Desa Mangunjaya.

Dalam penyampaian pidatonya Kepala Desa Mangunjaya lebih menekankan pada aspek memajukan Desa bersama dalam memberikan motivasi kepada para kandidat calon BPD Desa Mangunjaya.

"Selamat berjuang..jaga keamanan dan ketertiban selama proses pengisian BPD..Demi kesuksesan kita bersama memajukan Desa Mangunjaya, " ujar Jayadi Said SE penuh semangat. (14/5) di Aula Desa Mangunjaya.

Sementara Kasipem Desa Mangunjaya, Sugiharto memberikan pemaparan tentang regulasi proses pemilihan anggota BPD berikut tata cara pemilihan.

"Agar kepada para calon yang belum tahu menjadi tahu dan tidak gagal paham serta tidak menjadi informasi yang tidak terbuka, " kata pria yang akrab disapa Beton.

Panitia Optimis Tuntaskan Kegiatan Dan Berjalan Lancar

Sedangkan Ketua Panitia Penetapan Calon Anggota BPD periode 2026-2034, Andi Efendi S.Pd mengatakan bahwa, " Mudah-mudahan kami atas nama panitia mengharapkan semua dapat berjalan dengan lancar, sukses dan dapat terpilih orang-orang terbaik di Desa Mangunjaya menjadi wakil daripada masyarakat Mangunjaya, " katanya kepada Awak Media usai acara berlangsung.

Lanjutnya, "Calon semua ada 35 dan yang masuk vervikasi ada 31, empat tidak lolos. Jadi yang ikut berjuang atau ikut bertanding sebanyak 31 calon. Untuk keterwakilan diambil suara tertinggi, untuk laki-laki 2 orang dan 1 untuk perempuan tiap-tiap Dusun. Jadi satu, dua, tiga Dusun.. untuk satu Desa laki-laki ada enam dan perempuan tiga dalam satu Desa Mangunjaya, semua anggota terpilih nanti ada sembilan orang, " terang Ketua Panitia.

Ketua Panitia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta pastikan kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada.

"InsyaAllah semua dapat berjalan dengan baik dan kami selaku panitia optimis dapat menyelesaikannya sampai selesai serta berharap tidak ada kendala. Karena kami menjalankan tugas ini sesuai dengan jalur Permendagri dan Perbup Kabupaten Bekasi dan Skepta juga Perdes Desa Mangunjaya, " tutup Andi Efendi S.Pd.

Acara penetapan calon anggota BPD Periode 2026-2034 berjalan dengan lancar, aman, teratur dan kondusif. Seluruh para pendukung dari masing-masing calon nampak antusias dan penuh semangat dalam mengawal kedatangan maupun kembalinya para kandidat calon BPD ke kediamannya masing-masing, sehingga suasana meriah terasa meliputi kegiatan tersebut dari awal hingga akhir acara.

(Iwan Joggie) TN

Perbaikan Infrastruktur Tiga Daerah Terdampak, PRR : Konektivitas Dan Logistik Berangsur Normal, Infrastruktur Mayoritas Sudah Berfungsi

JAKARTA, TARUMANAGARA NEWS - Perbaikan infrastruktur di tiga daerah terdampak bencana hidrometeorologi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus menunjukkan progres signifikan dalam mempercepat pemulihan konektivitas sosial dan ekonomi masyarakat.(11/5/2026)

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 11 Mei 2026, sekitar 94 persen dari total 2.421 ruas jalan daerah yang rusak telah beroperasi secara fungsional. Selain itu, sekitar 67 persen dari 1.181 unit jembatan daerah terdampak juga telah kembali difungsikan.

Sementara itu, jalan dan jembatan nasional yang sempat rusak kini telah 100 persen beroperasi secara fungsional untuk mendukung penyaluran logistik serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan perbaikan jalan dan jembatan sudah hampir tuntas. Perbaikan ini juga mencakup pembersihan lumpur yang menutup irigasi serta drainase di sekitar infrastruktur tersebut.

“Kondisi di lapangan sudah menunjukkan progres signifikan dan hampir tuntas. Untuk akses jalan nasional bahkan sudah 100 persen terhubung sejak beberapa bulan lalu. Saat ini tinggal pembersihan drainase yang tertutup lumpur,” kata Amran dalam konferensi pers Satgas PRR di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Amran memastikan perbaikan akan dimaksimalkan hingga tuntas secara permanen. Namun, ia menekankan pembangunan permanen membutuhkan waktu lebih lama agar infrastruktur yang dihasilkan lebih kuat menghadapi risiko bencana di masa depan.

“Jembatan yang sudah terbangun saat ini sebagian merupakan jembatan Bailey dan beberapa jembatan sementara. Untuk jembatan permanen masih berproses. Dari sisi fungsional, hampir seluruh akses sudah dapat digunakan kembali. Namun, untuk memulihkan infrastruktur seperti sebelum bencana terjadi tentu membutuhkan waktu,” ujar Amran.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur merupakan komitmen pemerintah agar aktivitas sosial dan ekonomi warga segera pulih.

“Penanganan infrastruktur pascabencana menjadi prioritas kami agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Menteri PU dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Dody menargetkan seluruh infrastruktur di tiga daerah tersebut segera pulih sepenuhnya dan lebih tangguh menghadapi potensi bencana pada masa mendatang.

(Ikhsan) TN

SMAN 8 Tamsel Targetkan Kualitas Dan Kuantitas Prestasi Siswa, Kepsek Apresiasi Dan Berharap Pada Atensi Gubernur Jawa Barat

KABUPATEN BEKASI, TARUMANAGARA NEWS - SMAN 8 Tambun Selatan memiliki bangunan baru dan Kepala Sekolah baru dalam harapan meraih kesuksesan baru pada suasana baru di Griya Asri 2, Jl. Siaga Raya, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (29/04/2026).

Dibawah kepemimpinan Kepala Sekolah SMAN 8 Tambun Selatan yang baru, Sudarno S.Th.I, M.Pd.I. Dimana tercatat terlantik pada awal November 2025 dan menjabat hingga pembaruan data terakhir di 2026. SMAN 8 Tamsel berupaya untuk meningkatkan mutu sekolah dengan menciptakan lulusan yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing (lokal maupun global), serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Saya baru menjabat di lantik pada tanggal 29 Oktober tahun 2025 kemaren, pada saat itu SMA 8 masih di Cibitung dekat kali CBL dan sekarang  alhamdulilah sudah mendapatkan bantuan dari Gubernur sehingga mendapatkan gedung baru ini," ujar Sudarno S.Th.I, M.PdI. (29/04) di ruang kerjanya.

Terkait mengenai Visi dan Misi yang akan diterapkan selaku Kepala Sekolah Baru.

"Visi Misi saya adalah bagaimana SMAN 8 ini terus meningkat baik kualitas maupun kuantitas pendidikannya, nah dari segi mutu kita akan terus menggenjot bagaimana pembelajaran itu bener-bener mengimplementasikan pembelajaran mendalam, itu yang pertama," terangnya.

"Nah nanti harapannya..goalnya itu Out-putnya mudah-mudahan semakin kedepan yang diterima Perguruan tinggi negeri itu semakin meningkat dan alhamdulilah memang sudah terlihat kemaren itu ..yang tahun ini, itu yang diterima di perguruan tinggi lewat jalur undangan àda 68. Alhamdulilah sudah sesuai bahkan sedikit diatas ekspektasi kita" sambungnya.

Dirinya juga meyakini bahwa, Sekolah yang di pimpinnya dapat mencapai target yang telah di canangkan. Disebabkan dengan berbagai aspek penunjang yang telah dipersiapkan.

"Saya optimis dengan apa yang menjadi target-tatget kami ini bisa tercapai, yang pertama kita didukung oleh guru tenaga pendidik yang sangat relative muda, kemudian secara profesional sudah mampu mengajar dan mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Dengan kekuatan guru dan tenaga pengajar yang muda-muda ini saya harap dapat mempercepat kualitas pembelajaran," tegasnya.

" Yang kedua kita ditunjang oleh soliditas dari Tim Kurikulum dan Kesiswaan terkait dengan penguatan bidang perlombaan baik Akademik maupun non Akademik. Yang diharapkan ketika mereka mendapatkan kejuaraan ..disitu nanti bisa menopang sehingga menunjang keberhasilan  siswa-siswa kita untuk bisa diterima di Perguruan Tinggi Negeri," tambahnya.

Selain daripada itu, faktor pengalaman dan track record yang dimilikinya menjadi pendorong kuat didalam membentuk karakter dan daya saing siswa.

" Kebetulan alhamdulilah, saya ini termasuk guru penggerak angkatan pertama kemudian juga pengajar praktek angkatan ke 5, fasilitator nasional guru penggerak dan juga fasilitator pembelajaran mendalam," ungkapnya.

"Dengan pengalaman yang saya miliki mudah-mudahan bisa saya praktekkan di SMA 8 ini. Sehingga pembelajaran di SMA 8 bisa semakin naik," imbuhnya.

Apresiasi Dan Harapan Pada Atensi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

Selain apresiasi terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) tentang pemberian gedung Sekolah baru. Kepsek SMAN 8 juga berharap agar berbagai usulan seperti penambahan RKB, perluasan Sekolah serta fasilitas lainnya dapat direalisasikan juga guna menambah semangat belajar dan mengajar.

"Harapan saya ketika kita terus mendapatkan bantuan berupa penambahan ruang kelas. Kemudian kita juga menempati fasilitas lahan kita yang masih sangat kecil...mudah-mudahan nanti juga mendapat bantuan dari Pemerintah untuk seperti perluasan lahan. Dengan begitu insyaallahlah dengan bertambahnya fasilitas, itu juga akan semakin memicu semangat para murid-murid kami untuk bisa lebih bergairah lagi didalam mendapatkan prestasi," tutur Kepala Sekolah SMAN 8 Tamsel.

"Alhamdulilah Gubernur kita (Dedi Mulyadi-Red) sangat berpihak kepada dunia pendidikan. Alhamdulilah kita dapat gedung baru 14 RKB, disini juga sudah ada perkantoran...terima kasih bapak Gubernur yang sudah bantu Sekolah kami..mudah-mudahan terus di bantu terus kita," tutup Sudarno S.Th.I, M.Pd.I berharap, seraya tertawa lepas.

Berdasarkan pantauan Awak Media dilokasi. Pembangunan gedung sekolah baru SMAN 8 Tambun Selatan memang untuk lantai tiga belum tergenapi, termasuk untuk pemagaran Sekolah pun masih tersisa kosong di samping maupun belakang Sekolah.

(Iwan Joggie) TN

Usulan Urgen RKB Dan Pemagaran Tak Kunjung Terealisasi, SMPN 15 Tamsel Minta Plt Bupati Bekasi Segera Evaluasi Kinerja Dinas Terkait

KABUPATEN BEKASI, TARUMANAGARA NEWS - SMPN 15 Tamsel yang berlokasi di Jalan Kampung Boek, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi melontarkan protes keras terntang usulan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pemagaran Sekolah yang tak kunjung terealisasi, kendati hal tersebut telah kerapkali di ajukan dan laksanakan survey dari pihak Dinas terkait. Bahkan dipastikan dari pihak Dinas dengan janji akan terealisasi di tahun ini namun ternyata hanya isapan jempol belaka, pada Rabu (22/04/2026).

"Iya artinya sementara ini ternyata masih kurang, karena dari rombongan anak yang belajar yang seharusnya sudah komplit tapi kenyataannya masih kurang banyak kelasnya," ungkap M.Taufiq Airlangga (22/04) saat dijumpai Tim Awak Media di halaman Sekolah.

Pihak SMPN 15 yang diwakili oleh Humas Sekolah M.Taufiq Airlangga menilai bahwa, Dinas Pendidikan, Cipta Karya dan Pemkab Bekasi penuh dengan penawaran janji palsu dan kebohongan.

"Pihak Sekolah secara administratif sudah dia kali ajukan usulan, respon sih ada dari Dinas Cipta Karya dan Dinas Pendidikan bahwa, akan ada pembangunan kelanjutan setelah pembangunan gedung sebelumnya selesai di kerjakan, katanya tahun ini..tahun ini dan tahun sekarang ini, tapi ternyata sampai tahun ini tidak ada..berarti bohong mereka," jelasnya.

Kepedulian Plt Bupati Bekasi Terhadap Pendidikan Dipertanyakan

Lebih lanjut, Ia juga mengutarakan kekecewaannya terhadap Dinas terkait dan Plt Bupati Bekasi Dr Asep Surya Atmaja yang dinilainya lamban dalam merespon kebutuhan sarana pendidikan serta kurangnya kepedulian terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi.

"Kecewa ya jelas kecewa tapi kalau kekecewaan ke Plt mungkin beliau belum tahu...belum tau keadaan Sekolah kita hari ini...tapi seharusnya Dinas tau dong...kalau dua kali proposal di ajukan untuk pembangunan gedung dan pemagaran ..jadi tidak masuk diakallah kalau tidak tahu..seharusnya ada respon..seharusnya jangan bohong," bebernya.

"Plt Bupati bisa dikatakan pembohong kalau ini tidak terealisasi..dan tahun ini tidak ada, maksudnya biar ada kejelasan..sebab sudah dua kali proposal diajukan dan katanya tahun ini tapi nyatanya bohong. Jadi bisa dikatakan juga Plt Bupati pembohong," tambahnya.

Plt Bupati Bekasi Bekerja Harus Profesional

"Sebagai pemimpin di daerah Kabupaten Bekasi ..ya minimal kalau beliau tidak sempat mensurvey ke Sekolah-sekolah yang membutuhkan bangunan..ya minimal Dinas-dinas terkait harus ada..dan harusnya ada penekanan dari Plt Bupati. Plt Bupati juga kerjanya harus bagus dan luar biasa memperhatikan kekurangan-kekurangan Sekolah-sekolah mana yang membutuhkan bangunan dan pagar. Sedangkan situasinya hari ini pagar sekeliling juga belum ada, kelas kurang dan janji juga tidak ditepati sampai hari ini..demi kecerdasan anak bangsa..visi misinya kan jelas. Jadi kesannya kan Plt Bupati kalau seperti ini tidak perduli dengan pendidikan dan pembohong," ungkap Humas SMPN 15 Tamsel.

Ketegasan Sikap Plt Bupati Bekasi Dinanti

Ia juga mengharapkan Plt Bupati Bekasi, Dr Asep Suryaatmaja dapat tegas dalam mengambil sikap terhadap bawahannya agar Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas terkait dapat di implementasikan secara optimal serta Profesional.

"Saya berharap kepada Plt Bupati Bekasi, Dr Asep Surya Atmaja dapat tegas dalam membina dan memberikan sangsi kepada bawahannya yang tidak dapat menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai ketentuan yang ada. SMPN 15 Tamsel sangat urgensi dengan kurangnya ruang Sekolah menyebabkan para siswa belajar dilapangan Sekolah tepatnya dibawah pohon dan dengan tidak adanya pagar pembatas Sekolah menyebabkan siapa saja dapat masuk ke Sekolah. Bahkan Kambing, Sapi dan Kerbau pun dapat masuk ke Sekolah," pungkas M Taufiq Airlangga.

(Iwan Joggie) TN

Kapuskesmas Bantah Pernyataan Juru Parkir Dan Menilai Administrasi Dishub Kota Bekasi Tidak Jelas, Dr Arie Rahayu : Segera Tertibkan Administrasi!

KOTA BEKASI, TARUMANAGARA NEWS - Terkait pernyataan Juru Parkir Dishub Kota Bekasi yang dinilai kontroversial, tidak tepat dan terlalu menyudutkan pihak Puskesmas Aren Jaya. Kepala Puskesmas Aren Jaya Dr Arie Rahayu Udhani, MM pun angkat bicara, pada Selasa (7/4/2026).

"Keterangan Pak Biru tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan saat kumpul bersama . Karena saya menegurnya terkait dengan kebersihan lahan parkirnya dan tidak ada tekanan sama sekali dan saya membacakan poin-poinnya satu persatu, " ujar Kapuskesmas Aren Jaya, (7/4) di ruang kantornya.

"Inti poinnya di saat penandatanganan tanpa saya mengetahui, dia itu buta huruf (Biru-Red)," sambungnya.

Terkait tentang kebersihan lokasi lahan parkir untuk selalu di bersihkan. Kapuskesmas telah meminta tiga kali untuk dilakukan pembersihan lokasi namun tidak dikerjakan.

" Tolong di bantu satu-satu ya bang..karena kasarnya pendaringannyakan disini ..cari makan nya kan disini..tidak ada salahnya kan dia sapu-sapu tempat parkirnya dari daun-daun rontok, dia bilang "Iya", saat itu saya lihat di CCTV tidak ada pergerakan..tidak dikerjakan sama sekali, " ungkapnya.

"Nah saat kedua, saya lebih malu lagi ..saat itu ada sidak dari Dinas Kesehatan ..Nah fotonya melihat lahan parkir kotor sekali dengan banyak sampah-sampah dan daun-daun mangga ...sayanya malu melihatnya ..kenapa kotor sekali..kan enggak ada salahnya ringan tangan, nyapu..enggak berat kok..saya tau memang, saya enggak menggaji dia dan Pemkot juga tidak menggaji dia. Tapikan itu lahannya dia menjaga parkiran, apa salahnya di pelihara ..bahkan disaat kumpul saya kasih keleluasaan keinginannya untuk menebang ..saya bilang, silahkan bang..tapi di belakang malah lain lagi..makanya setelah tiga kali teguran secara lisan maka kita buat surat kesepakatan ini," tandas Kapuskesmas Aren Jaya.

Kapuskesmas Minta Dishub Kota Bekasi Tertib Administrasi

Terkait tidak adanya koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi tentang perparkiran yang diklaim sebagai program peningkatan PAD dari Walikota di wilayah Kota Bekasi. Kapuskesmas menghimbau pihak Dishub Kota Bekasi agar lebih tertib administrasi.

" Ya harusnya dari pihak Dishub atau UPTD terkait itu datanglah untuk memberikan istilahnya serat pernyataan atau surat keterangan kalau disini pengelola parkirannya atas nama ini gitu..pemberitahuan. Inikan terbukti pak Ikman (Kapuskesmas Sebelumnya-Red) memberikan informasi itu dan TU nya juga bilang tidak ada, "terang Kapuskesmas Aren Jaya.

Puskesmas berharàp Dishub Kota Bekasi dapat melakukan tertib administrasi dalam menjalankan pengelolaan perparkiran di seluruh wilayah Kota Bekasi.

"Paling tidak ada surat keterangan, kalau pengelolaan parkir disini istilahnya ditunjuklah sebagai pengelola lahan parkir misalnya Pak Biru..sebutkan namanya ataupun kordinator dari Dishubnya..nah untuk Puskesmas ini si ini..gitukan," terangnya.

" Mungkin kalau pak Biru kan tidak ada kaitan dengan Pemkot atau dengan Dishubnya, kan dia bukan staff Dishub atau Staff Pemkot kan?, nah mungkin tidak boleh pakai SK atau apa mungkin ya..nah mungkin ditunjuk kordinatornya..kordinator lapangan untuk komunikasi..istilahnya atau paling tidak ada agreement tertulis ..nanti kalau ada sesuatu hal bisa dengan si A, " Jelasnya.

Kapuskesmas juga berharap kepada Kadishub Kota Bekasi, Seno dan Ka UPTD Dishub Bekasi Timur, Eko agar melakukan tertib administrasi.

"Agar tertib administrasi, jadi kita sama-sama tau ..kan kalaupun itu dilakukan jadi enak..Negor nya pun enak, komunikasinya juga enak," katanya.

Kapuskesmas Aren Jaya Menilai Administrasi Dishub Kota Bekasi Tidak Jelas

"Ya enggak jelas, karenakan tidak ada ..kalau saya pribadi belum pernah menerima pemberitahuan dari Dishub mengenai pengelolaan lahan parkir. Dari mulai Puskesmas yang lama sampai sekarang belum pernah ..standarisasinya harus tertib administrasi . Jadi menurut saya kurang komunikasi, kurang kordinasi dan kurang sosialisasi. Jadi himbauannya komunikasinya lebih terjaga, lebih terjalin. Kalau dari komunikasi nantikan akhirnya tercetus..pak sebaiknya gini-gini ..ini komunikasinya aja enggak ada ..apalagi kita mau menyarankan gini-gini ..kalau inikan benar-benar enggak jelas," pungkas Kapuskesmas Aren Jaya, Dr Arie Rahayu

Berikut muatan isi kesepakatan yang disampaikan Kapuskesmas Aren Jaya, Dr Arie Rahayu didampingi oleh Ka TU, Dr Indri Dengan Juru Parkir Dishub :

"Terkait pengelolaan lahan parkir UPTD Puskesmas Aren Jaya, saya Dr Arie Rahayu selaku Kepala Puskesmas Aren Jaya sudah memanggil pak Biru sebagai pengelola lahan parkir, kemudian kita sudah menandatangani surat kesepakatan bersama yang salah satu isinya bahwa pihak pertama (Puskesmas-Red) telah memberikan izin kepada pihak kedua (Biru-Red) untuk mengatur dan mengelola parkir bagi pengunjung maupun karyawan dan yang kedua pihak pertama menyatakan dengan tegas tidak menerima atau memungut setoran uang parkir atau imbalan materil lainnya dari pihak kedua, yang ketiga, seluruh pendapatan jasa parkir menjadi hal sepenuhnya pihak kedua," tutur Kapuskesmas Aren Jaya (7/4) di ruang kantornya.

"Kemudian sebagai bentuk kompensasi pemanfaatan lahan parkir tanpa setoran, pihak kedua berkewajiban menjaga kebersihan area parkir dari sampah dan sebagainya, kemudian kerapihan, posisi kendaraan agar terlihat rapi dan tidak kumuh," sambungnya.

Dalam Perjanjian tersebut pada pasal tiga terkait keamanan dan etika Kapuskesmas mengatakan bahwa, " Pihak kedua bertanggungjawab terhadap kendaraan pengunjung, sopan dan ramah serta wajib membantu pasien terutama lansia saat memarkirkan kendaraan. Pihak kedua dilarang konsumsi minuman keras atau melakukan aktifitas yang melanggar hukum di lingkungan Puskesmas. Keempat segala bentuk resiko kehilangan atau kerusakan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak ke dua (Biru-Red), " papar Dr Arie Rahayu.

Kapuskesmas juga menerapkan evaluasi dan sangsi didalam muatan perjanjiannya, bilamana ada ditemukan pelanggaran maupun keluhan dari pengunjung terkait kinerja  pihak kedua. Maka pihak pertama (Puskesmas-Red) memiliki kewenangan untuk melakukan teguran hingga pemutusan kesepakatan secara sepihak.

(Joggie) TN

Kapuskesmas Dan Wakapuskesmas Aren Jaya Dianggap Paksa Kerja Diluar Tanggungjawab, Tuai Protes Keras Juru Parkir Dishub Kota Bekasi

KOTA BEKASI, TARUMANAGARA NEWS - Merasa kecewa mendapatkan penekanan dan intimidasi dari Kepala Puskesmas dan Wakapuskesmas Aren Jaya  terkait pertanggungjawaban pekerjaan di luar kewenangannya. Juru Parkir resmi Dishub Kota Bekasi Dishub Kota Bekasi lontarkan protes keras pada pihak Puskesmas Aren Jaya, Jum'at (3/6/2026).

Dalam ungkapan kekecewaannya Juru Parkir Resmi Dishub Kota Bekasi mengatakan, bahwa," Ya kecewanya begini, Dr Indri mengatakan begini..gaji OB sama gaji kamu gedean gaji kamu daripada OB, ibu Indri itu Wakilnya Kapus. Saya di panggil sama Kapus Ari Rahayu kemaren...saya diminta persetujuan tanda tangan kalo memang motor karyawan ada yang ilang saya yang tanggungjawab...lha saya kaga mao," ujar Biru.(3/6).

Lanjutnya," Terus saya disuruh tanda tangan juga..saya bilang..saya enggak bisa baca bu..tolong bacain, tapi kaga di bacain, ya uda bapak tanda tangan aja, katanya..tanda tangan untuk apa saya juga enggak ngerti..orang saya buta hurup dan gak ngerti apa-apa," ungkapnya.

Juru Parkir juga meminta kepada Kapuskesmas bila ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kinerja dirinya agar menghubungi langsung Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Dikarenakan dirinya bekerja berada dibawah naungan Dishub Kota Bekasi.

" Lha saya kerja jaga parkiran dari tahun 90. Kata saya ngomongnya sama Dishub aja langsung. Kan saya kerja atas perintah Dishub, bukan kerja di Puskesmas," katanya dengan nada tinggi.

"Lha saya disuruh tanggungjawab motor karyawan ilang, lha saya gak suka..lha Kapus termasuk nekan saya..ya gak sukalah..sayakan enggak dapet gaji dari Puskesmas. Jadi menurut saya..bagi saya yang orang kecilan ini Kapuskesmas kayak gitu enggak pantes...sedangkan dari Dishub saja enggak ada gaji, hanya setoran aja. Seharusnya Kapus mengatakannya langsung ke Dishub..kalau sayakan  cuman penjaga parkiran," tuturnya seraya melotot.

Ia juga menegaskan bahwa, prilaku Kapuskesmas dan Wakapuskesmas dalam melakukan penekanan dan intimidasi terhadap Juru Parkir Dibawah Naungan Dishub dinilai kurang baik (tidak benar). Sementara dirinya saja tidak pernah mendapatkan gaji dan bukan karyawan dari Puskesmas Aren Jaya.

"Jadi Kapus sama Wakapus kurang bagus juga neken-neken gitu kalo bagi saya yang gebleg ini. Jadi Puskesmas yang adil lah..kalau bersih-bersih saya sanggup, ya kalau seumpamanya saya di gaji sama Puskesmas sih gak apa-apa saya mau...jangankan motor ilang..lha helm ilang saya disuruh ganti ya gak sanggup..lha orang kaga ada gaji, jadi menurut saja Kapus kagak bener ini," tandas Biru yang akrab di panggil Mat Biru atau Biru Laut itu.

Buta Huruf Diminta Baca: " Penjebakan!"

Sementara keponakan Juru Parkir Biru menegaskan," Ya orang kaga bisa baca di suruh tanda tangan bae..jatuhnya pemaksaan dan penjebakan itu..takutnya kejebak tau-tau ada keilangan, karena ude tandatangan kuat..ilang ganti tetep...lha orang ora bisa baca..kalo pura-pura motornya di ilangin ..takutnyakan begitu doang..ada juga minjem motor belaga lupa..tau-tau pak motor saya ilang ..kena ganti dah," kata Nissin yang akrab di panggil Bodong seraya menggebu-gebu.

Sejak berita ini di tayangkan, Tim Awak Media terus mencoba menghubungi Kapuskesmas dan Wakapuskesmas guna mendapatkan keterangan jelas terkait hal itu, kendati keduanya sangat sulit dihubungi dan selalu tidak ada di Kantor Puskesmas Aren Jaya termasuk para pihak terkait.

.
(Joggie) TN

Sambut Hari Pers Nasional 2026 di Aula Husni Hamid, Silaturahmi Akbar Insan Pers Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta Digelar Penuh Antusias

KARAWANG, TARUMANAGARA NEWS  - Ada yang menarik dalam pelaksanaan Silaturahmi Akbar insan Pers Bekasi, Karawang, Purwakarta di Aula Husni Hamid, Karawang, 11 Maret 2026. Selain dihadiri 30 ketua organisasi pers dan wartawan se- Bekasi, Karawang dan Purwakarta, Silaturahmi pers perdana di wilayah Jawa Barat VII tersebut juga menampilkan sosok Hedot, salah satu karakter ikonik dalam Lembergar yang populer di Surat Kabar Pos. Hedot dikenal dengan cerita kartun komedi situasi bersama dengan karakter lain dalam lembergar seperti Doyok, Otoy dan Ali Oncom.

"Alhamdulillah beliau (Hedot) masih sehat, dan hadir di tengah-tengah kita dalam kesempatan Silaturahmi Akbar Insan Pers di Aula Husni Hamid Karawang," ucap Doni Ardon, inisiator acara, sekaligus Ketua Panitia Silaturahmi Akbar insan Pers Bekasi, Karawang, Purwakarta mengawali sambutannya.

Dia mengatakan, di tengah perkembangan teknologi saat ini, dimana banyak pewarta membuat foto karikatur dengan memanfaatkan aplikasi AI, tapi Hedot masih tetap menggunakan spidol sebagai alat menggambar.

"Dalam acara Silaturahmi Akbar, bung Hedot  menghadiahkan 2 buah hasil karyanya," kata Doni Ardon.

Karya pertama yani berupa karikatur bertemakan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh sedang digotong wartawan, dan karta kedua bertemakan anggota DPR RI, H. Jalal Abdul Nasir sedang memeluk bola dunia bertuliskan Pers. Kedua karya tersebut diserahkan Hedot kepada Bupati Karawang melalui CEO Media Lintas Karawang, Mr. Kim dan kepada anggota DPR RI, H. Jalal Abdul Nasir, melalui CEO Media Mitranews.net, Doni Ardon.

Lanjut Doni Ardon, ksgiatan Silaturahmi Akbar Pers Bekasi, Karawang, Purwakarta tahun 2026 merupakan momentum penting untuk mempererat hubungan antara insan pers, pemerintah, dan berbagai unsur lembaga lainnya.

"Alhamdulillah acara dimulai tepat pukul 15.30 WIB tersebut dan dihadiri sebanyak 500 lebih insan pers dari berbagai perwakilan media dan organisasi pers," ungkapnya.

Para insan pers, kata dia, tampak akrab satu sama lain dan saling bertegur sapa sambil mengabadikan momen Silaturahmi Akbar Pers untuk berfoto depan photobooth yang disiapkan panitia dengan menampilkan logo-logo organisasi dan logo media.

Ditambahkan CEO Media online Lintaskarawang.com, Mr Kim bahwa kehadiran 500 insan pers dalam acara Silaturahmi Akbar Pers 2026 merupakan wujud kekompakan insan pers.

"Hari ini kita buktikan bahwa insan pers di Bekasi, Karawang dan Purwakarta solid dan kompak".

"Jai, ketika ada salah satu insan pers yang dikriminalisasi, atau mendapat perlakukan tidak baik saatmelakukan tugas peliputan, maka seluruh insan pers lainnya wajib untuk turut membela".

"Mari kita yel yel kan momentum ini," ungkap Mr Kim seraya mengucapkan kalimat yel-yel "Salam Satu Pena", dan dijawab seluruh insan pers yang hadir: "Solid!".

Usai sambutan Mr Kim, acara dilanjutkan dengan kampanye pers oleh para ketua organisasi pers. Kampanye pers teraebut berkaitan dengan pentingnya insan pers menjaga kekompakan, soliditas dan solidaritas.

"Mari kita jaga soliditas dan solidaritas di kalangan insan pers dengan mempertahankan independensi, profesionalisme, dan integritas pers sebagai pilar keempat demokrasi".

"Pers yang solid berfungsi sebagai benteng informasi yang akurat dan berimbang," beber Mr Kim.

 

Pers Harus Profesional

Disisi lain dalam kesempatan yang sama Tokoh Pers Bekasi yang juga sebagai CEO dari sejumlah Media saat diminta tanggapannya oleh Awak Media mengatakan bahwa," Pada dasarnya kami mendukung kegiatan tersebut selain mempererat tali silaturahmi juga menambah pertemanan diantara para Insan Pers pada tiga Kabupaten tersebut serta dimungkinkan pula dapat berkolaborasi untuk menunjung visi dan misi yang di gulirkan," ujar Irwan Awaluddin.

 

Namun guna melengkapi kompetensi profesi para insan Pers agar profesional, Ia mendorong agar para Insan Pers dapat menempuh UKW guna mendapatkan SKW.Agar menepis momok yang selama ini selalu digulirkan para pihak yang antipati terhadap keberadaan Pers.

" Pers memang harus Profesional, untuk itu didalam melengkapi ke Profesionalan Pers itu sendiri di butuhkan pengakuan dari pemerintah secara Personal dan Proposional sebagai Profesi yang berkompeten dalam bidangnya. Pengakuan tersebut dapat berupa Sertifikasi Kompetensi Wartawan(SKW) hasil dari Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikeluarkan oleh institusi resmi dari pemerintah seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," ujar Irwan Awaluddin.

Lanjutnya," Hal tersebut kita dorong agar menjadi penangkal bagi para Insan Pers manakala dalam mengatasi persoalan di lapangan. Dimana kerapkali para Insan Pers selalu disudutkan dengan hal itu saat persoalan muncul di tengah penelusuran dan investigasi, selain itupun guna meningkatkan kapabilitas dan integritas Insan Pers itu sendiri agar terlihat dan terasa Profesional dalam TUPOKSInya," pungkasnya.

Berikut organisasi pers yang mendukung pelaksanaan acara Silaturahmi Akbar insan Pers Bekasi, Karawang, Purwakarta tahun 2026, yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi dan Karawang, PWI Bekasi Raya, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI), FWJ Indonesia, Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN), PWRI, AWDI, Pewarta Indonesia, FSWP, KOJAS, Asosiasi Keluarga Pers Indonesia, PPRI, IJ, KO-WAPPI, AJIB dan APPI. Ikatan Wartawan Online (IWO), FSWP, KWRI, PPWI, Ikatan Jurnalis Purwakarta, GON, JMPN, AWPI, IJP, dan Media Independen Online (MIO) Indonesia.

Dalam pantauan wartawan, usai penyampaian kampanye pers, acara dilanjutkan tausiyah agama yang disampaikan sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yayan Sopiyan, S.Ag dan dilanjutkan buka puasa bersama serta pembagian paket bingkisan lebaran untuk 500 pewarta.

Acara terselenggara dengan aman dan tertib dimulai sejak pelaksanaan kegiatan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Kelompok Paduan Suara Candra Gemilang dari SMAN 5 Karawang, pembacaan Sholawatan, dan hingga selesai sekitar pukul 19.00 wib. 

 

(*) TN

DidugaTak Memiliki Izin Lengkap Pabrik Tahu Tetap Beroperasi Diatas Sepadan Sungai, LPKN : Ilegal, Langgar Zonasi Dan Wajib Dibongkar!

KABUPATEN BEKASI, TARUMANAGARA NEWS - Pabrik pembuatan tahu berdiri diatas bantaran kali jambe disinyalir tak miliki izin alih fungsi dari Surat Izin Pemanfaatan Lahan (SIPL) atau garapan tanah untuk kelola perkebunan di bantaran kali dari PJT II menjadi pabrik tahu, namun tetap beroperasi kendati tersembunyi di Rt 007- Rw 06 Nomor 43, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. (24/02/2026).

Saat di konfirmasi Awak Media, pemilik pabrik tahu yang mengaku bernama Hadi mengklaim bahwa, dirinya telah memiliki izin usaha pendirian pabrik di atas tanah bantaran kali.

"Izin kita lengkap dari izin pengelolaan usaha pabrik sampai BPOM dan sebagainya," ujar mantan pegawai BRI Unit Tambun Selatan tersebut menyakinkan, kendati tanpa menunjukan bukti-bukti kepemilikannya kepada Awak Media di lokasi pabrik (12/2).

Dirinya juga menjelaskan bahwa, apa yang dilakukannya adalah sudah benar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada serta tidak melanggar hukum.

Kasipem Desa Mangunjaya saat di konfirmasi Awak Media mengatakan bahwa, " Kalau di tempat kami (Ruang Kerja-Red) setelah di cek berdasarkan file kami, untuk wilayah Rt 07/ Rw 06, Nomor 43 memang tidak ada terkait izin usahanya," ujar Sugianto, (20/2).

"Coba konfirmasi Ketua Rt dan Rw setempat apakah sudah dibuatkan atau belum, kalau sudah minta tunjukan buktinya,"katanya.

"Coba cek juga ke bagian pelayanan, barangkali disana datanya ada," sambung Kasipem.

Desa Mangunjaya menghimbau kepada para warga Desa Mangunjaya agar segera mengurus izin usahanya,  guna memperjelas legalitas usahanya serta tertib administrasi.

"Kami menghimbau agar para pelaku usaha di wilayah kepemerintahan  Desa Mangunjaya untuk segera mengurus izin usahanya agar ada kejelasan aspek legalitasnya serta tertib administrasi, apalagi yang berkapasitas besar seperti pabrik dan lainnya," tandas pria gagah yang akrab disapa "Beton" itu.

Sementara Ketua Rt 007 saat dikonfirmasi Awak Media melalui Whatsapp Message terkait izin pabrik pengolahan tahu mengatakan bahwa hal tersebut telah dilengkapi oleh pemilik pabrik tersebut.

"Sudah!', kata Kamay Darmadi singkat dalam pesan Whatsapp Message tanpa menunjukan bukti terlampir sesuai kesepakatan awal kepada Awak Media (23/2).

Senada dengan Ketua Rt 007, wakil Ketua Rw 06 saat dikonfirmasi Awak Media dikediamannya.

"Seingat saya sudah ada izinnya," terang Binay, yang juga tanpa menunjukan bukti (23/2).

Sedangkan bagian pelayanan Desa Mangunjaya saat dikonfirmasi Awak Media mengatakan bahwa, berdasarkan data alamat yang tertera dalam buku pelaporan, Pabrik Tahu tersebut tidak ada terdaftar untuk mengurus perizinannya melalui Desa Mangunjaya.

"Tidak ada terdaftar dalam pengurusan izin di kami pak  berdasarkan Rt maupun Rw serta Nomor tersebut di buku pelaporan kami pak," ungkap Bella, (24/2) saat di konfirmasi Awak Media di ruang pelayanan Desa Mangunjaya..

"Kalau ada pasti sudah tertulis di buku pelaporan kami, pak," tambahnya.

 

Kolektor Pajak (PBB) Desa Mangunjayapun menegaskan bahwa lokasi pabrik tersebut tidak pernah bayar pajak kepada Pemerintah.

 

"Alhamdulilah sudah lima tahun jadi kolektor pajak, memang lokasi itu tidak pernah bayar pajak. Dikarenakan itu semua tanah PJT...bukan tanah hak milik," ungkap Nagan (24/2).

 

"Mereka bohong..buktiin aja kalau memang dia punya..ada sertifikatnya gak...ada PBBnya gak...gitu. Kalau memang ada dia buatnya dengan siapa..dan darimana, betul apa enggak PBBnya tuh..bloknya blok apa?. Jadi selama lima tahun saya menjabat..memang tidak ada untuk pembayaran PBB untuk bantaran kali," pungkasnya. 

LPKN : Pabrik Dibantaran Kali Ilegal, Langgar Zonasi Dan Wajib Dibongkar!

Terkait persoalan tersebut Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia dari LSM Lembaga pemeriksa keuangan Negara (LPKN), angkat bicara.

"Mendirikan bangunan pabrik di bantaran kali atau sempadan sungai merupakan tindakan ilegal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena bantaran sungai adalah kawasan lindung dan alur air yang dikuasai negara," jelas Sudini ST.

"Perum Jasa Tirta (PJT) II, sebagai badan usaha milik negara yang bertugas mengelola sumber daya air, wajib mematuhi aturan ini, dan jika melanggar, sanksi administratif hingga hukum perdata/pidana dapat diterapkan," sambungnya.

Berikut adalah sanksi dan konsekuensi bagi PJT II atau pihak lain yang mendirikan bangunan di bantaran kali:

1. Sanksi Administratif (Sesuai PP No. 35 Tahun 1991 & Peraturan Terkait)

- Peringatan Tertulis: Teguran resmi untuk menghentikan pembangunan atau merobohkan bangunan.

- Penghentian Sementara Kegiatan: Pabrik dihentikan operasionalnya secara paksa.

- Pencabutan Izin: Izin operasional atau izin terkait lainnya dapat dicabut.

- Pembongkaran Bangunan: Pemilik wajib membongkar bangunan atas biaya sendiri. Jika tidak, pemerintah akan membongkar paksa (penertiban). 

2. Sanksi Hukum (Perdata dan Pidana)

- Pelanggaran Tata Ruang: Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, membangun di zona lindung/sempadan sungai dapat dikenakan sanksi pidana penjara atau denda yang berat.

- Gugatan Perdata: Jika bangunan menyebabkan kerugian seperti banjir, merusak tanggul, atau mencemari lingkungan, PJT II dapat digugat secara perdata oleh pihak yang dirugikan atau masyarakat. 

3. Konsekuensi Hukum Tambahan

- Larangan Hak Milik: Tanah di bantaran sungai hanya dapat dikuasai oleh negara dan tidak dapat dijadikan hak milik pribadi atau badan usaha.

- Wajib Ditertibkan: Sesuai Pasal 17 PP 38/2011, bangunan di bantaran sungai wajib ditertibkan secara bertahap. 

Dasar Hukum:

- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

- Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. 

"Secara ringkas, pabrik yang dibangun di bantaran sungai akan dianggap ilegal, melanggar zonasi, dan wajib dibongkar, serta dapat dikenakan sanksi denda atau operasional dihentikan," tegas Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia LSM LPKN, Sudini ST.

(Iwan Joggie) TN