Apresiasi Program Pemerintah Wujudkan Pendirian Sekolah Rakyat, Ketua Pembina SMSI : Solusi Atasi Masalah Kemiskinan Ekstrem Dan Putus Sekolah

JAKARTA, TN - Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Dr Harris Arthur Hedar, SH, MH memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang konkret mewujudkan pendirian sekolah rakyat di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta itu, program tersebut dirancang untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan putus sekolah dengan pendekatan yang holistik. Karena dampak yang dihasilkan bukan saja untuk siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat.

“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah, sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Disinilah nilai strategis dari program ini,” tukasnya, Rabu (27/8/2025).

Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ini menilai, pendidikan model asrama untuk anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup anak-anak, melalui fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak.

“Tentu terjadi peningkatan kualitas hidup, karena selain pendidikan akademik, sekolah dengan model asrama selain menjamin akomodasi dan nutrisi, juga membina karakter, sehingga outputnya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” tandasnya.

Oleh karena itu ia berharap, bangsa ini memandang dengan jernih dan obyektif, bahwa apa yang dicanangkan dan diwujudkan Presiden Prabowo bermuara kepada satu tujuan, yaitu membangun ketahanan nasional. Dan itu modal utama untuk Indonesia bangkit.

“Salah satu ketahanan nasional kan kualitas sumber daya manusia. Ini yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil. Selain ketahanan energi dan pangan serta pertanahan keamanan yang menjadi concern presiden,” urai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI).

Dirinya yakin, jika program ini terus berjalan dan berkembang sampai ke Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), maka peta jalan Indonesia maju semakin optimis akan dapat dicapai.

 

 

(*) TN

Rektor UTS Dianggap Publik Berprilaku Buruk, Terkait Beredarnva Rekaman Medsos Ki Pardimin Sudutkan Orang Tua Dan Menantang Mahasiswa

YOGYAKARTA, TN - Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya dugaan rekaman percakapan telepon yang diduga melibatkan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Ki Pardimin, dengan seorang mahasiswa. Rekaman ini beredar, Jumat (15/8/2025).

Tagar satir “Habis Pati Terbitlah UST” merajai perbincangan di TikTok dan Instagram, merujuk pada kejadian di Pati yang sebelumnya memicu kemarahan publik terhadap pejabat.

Rekaman yang diunggah melalui TikTok (https://vt.tiktok.com/ZSSKWAfDp/) dan Instagram (tautan https://www.instagram.com/p/DNWq26GyDAp/?igsh=MWRrcjVmaXljcHl3OA==, tautan https://www.instagram.com/p/DNWxqS_BXYd/?igsh=NW5hemltd2szc3J0) memperlihatkan gaya komunikasi sang rektor yang dinilai sejumlah mahasiswa arogan dan merendahkan. 

Dalam percakapan itu, rektor bahkan menyebut orang tua mahasiswa “tidak mendidik dengan baik” serta mengkritik keras organisasi mahasiswa.

Bagi banyak pihak, ucapan seperti itu bukan hanya persoalan etika komunikasi, tetapi juga mencederai nilai luhur pendidikan Tamansiswa yang didirikan Ki Hadjar Dewantara.

Kontras dengan Sistem Among

Ki Hadjar Dewantara merumuskan Sistem Among, filosofi pendidikan yang menempatkan pendidik sebagai pamong — pengasuh, pembimbing, dan pelindung yang memerdekakan cara berpikir peserta didik. Prinsip utamanya adalah:

Ing ngarso sung tulodo: di depan memberi teladan
Ing madya mangun karso: di tengah membangkitkan semangat
Tut wuri handayani: di belakang memberikan dorongan
Sistem among mengajarkan bahwa hubungan pendidik-mahasiswa adalah hubungan saling menghormati. 

Seorang pamong tidak menekan atau menjatuhkan martabat peserta didik, melainkan menumbuhkan keberanian dan kemandirian mereka.

“Kalau rektor berbicara kasar dan merendahkan mahasiswa, apalagi membawa nama orang tua, itu jelas bertentangan dengan tut wuri handayani. Pendidikan bukan menaklukkan, tapi membimbing,” kata seorang dosen senior Tamansiswa yang enggan disebut namanya, Minggu (17/8/2025).

Cermin Krisis Kepemimpinan Akademik

Kasus ini memicu diskusi luas tentang kualitas kepemimpinan akademik di Indonesia. Di tengah komersialisasi pendidikan dan birokratisasi kampus, sejumlah pihak khawatir bahwa perguruan tinggi mulai kehilangan ruh sebagai taman belajar yang memerdekakan pikiran.

“Ki Hadjar Dewantara mendirikan Tamansiswa untuk membebaskan bangsa dari penindasan, baik oleh kolonial maupun oleh perilaku pendidik yang tidak memanusiakan. Kalau hari ini ada rektor yang malah bersikap seperti itu, ini alarm moral bagi dunia pendidikan kita,” ujar seorang aktivis mahasiswa Yogyakarta.

Perdebatan ini masih bergulir di ruang publik, dan publik menantikan klarifikasi resmi dari pihak rektorat UST. Bagi banyak orang, kasus ini bukan sekadar persoalan kata-kata, tapi pertaruhan warisan pendidikan nasional.

Sementara itu saat dikonfirmasi melalui no WhatsApp (WA) miliknya, Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Ki Pardimin, tidak menjawab dan tidak membalas, Minggu (18/5/2025). 

(Budiman) TN

Kursus Singkat Bagi Para Pengurus DPP Parpol Digelar Ditjen Polpum Kemendagri Bersama Lemhanas RI di Hotel Mercure, Jakarta Pusat

JAKARTA, TN – Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menggelar kursus singkat bagi para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik (parpol). Kegiatan bertajuk “Peran Partai Politik dalam Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Maju, Bersatu, dan Berdaulat” tersebut berlangsung di Hotel Mercure Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Bahtiar mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan kader parpol sebagai langkah menjaga persatuan dan menghadapi persaingan global. Menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan yang dilakukan pemerintah, khususnya Polpum Kemendagri, sangat penting di tengah meningkatnya persaingan antarnegara.

“Apabila kader pengurus parpol memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka masalah yang dihadapi bangsa Indonesia akan teratasi,” ujar Bahtiar.

Ia mengatakan, perlu ada penguatan kebersamaan sebagai bangsa melalui keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia. “Nah, yang merajut keberagaman itu adalah ideologi dan wawasan kebangsaan. Tidak mungkin bangsa yang besar dan penuh pluralisme, diversity yang luar biasa ini akan terus bertahan kalau tidak ada yang mengikat,” urainya.

Bahtiar menambahkan, keberadaan masyarakat sipil, publik, kader partai, pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) berperan menyatukan keberagaman tersebut dalam satu ideologi bangsa. 

Ia berharap program kursus singkat ini dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan Lemhannas dan lembaga yang berkompeten untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi bagi bangsa Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI Vita DD Soemarno, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno, serta Peneliti Senior Pusat Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasyim.

Dalam paparannya, Adi Prayitno menjelaskan, berdasarkan penelusuran kuantitatif, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi (democracy regression) pada 2016–2020. Hal ini terlihat dari indikator indeks demokrasi yang dikumpulkan The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute. Meskipun begitu, terdapat tren kenaikan demokrasi secara perlahan sepanjang 2021–2022.

“Meskipun begitu, terdapat sejumlah hal yang dapat meningkatkan optimisme kita terkait demokrasi di Indonesia. Misalnya kemunduran demokrasi di Indonesia tidak separah negara-negara lainnya dan terdapat dukungan elit dan partai politik tertentu yang masih menginginkan untuk menjaga demokrasi di Indonesia,” kata Adi Prayitno.

Sebagai informasi, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pengurus parpol, di antaranya dari DPP PDIP Abdullah Azwar Anas dan Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PAN Arif Noor Hartanto, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Syahrial Nasution, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Demokrat Edwin Jannerli Tandjung, serta perwakilan delapan partai politik DPR RI, DPD, dan DPRD DKI Jakarta.

(Alamsyah) TN

Gelar Rapat Strategis di Kalimantan Utara, Kemenko Polkam: Kalimantan Utara Harus Jadi Gerbang Digital Yang Aman Dan Berdaulat

KALIMANTAN UTARA, TN – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memimpin rapat koordinasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur internet dan pertahanan siber di Kalimantan Utara. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat kedaulatan digital di wilayah perbatasan.  

Rapat digelar di Tarakan, menghadirkan perwakilan Kemenkomdigi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), BAKTI Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah, serta asosiasi telekomunikasi seperti APJII, ATSI, dan operator seluler.  

Marsda TNI Eko Dono Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah.

"Kalimantan Utara adalah gerbang digital Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan keamanan siber di sini harus jadi prioritas," ujar Eko Dono, pada (30/07/25).

Tantangan dan Solusi
 
Beberapa masalah utama yang dibahas meliputi keterbatasan akses internet akibat pasokan listrik tak stabil untuk menara BTS, Ancaman siber  yang membutuhkan respons cepat melalui pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tiap kabupaten/kota dan moratorium menara telekomunikasi yang perlu dievaluasi agar tidak menghambat perluasan jaringan.  

Tiga Langkah Prioritas

Pemerintah menetapkan tiga fokus aksi yakni, percepatan pembangunan infrastruktur digital dan kelistrikan hingga daerah terpencil, pembentukan TTIS sebagai sistem peringatan dini serangan siber dan armonisasi kebijakan pusat-daerah untuk transformasi digital yang inklusif.  
 
" Wilayah ini tidak hanya menjadi garis depan perbatasan fisik, tetapi juga pertahanan siber nasional. Kolaborasi multisektor diharapkan menjadikan Kalimantan Utara sebagai model konektivitas dan keamanan digital di kawasan perbatasan," pungkasnya.

 

 

(Juni) TN

 

Sambut HUT RI ke 80, Desa Jejalen Jaya Menggelar Turnamen Sepak Bola Antar RW Memperebutkan Piala Kepala Desa

KABUPATEN BEKASI, TN - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 80, Desa Jejalen Jaya menggelar turnamen pertandingan Sepak Bola antar RW se Desa Jejalen Jaya di Lapangan Bola Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu ( 26/07/2025).

Turnamen Sepak Bola menyambut HUT RI ke 80 tersebut diikuti oleh 18 RW dari 19 RW yang ada, serta di lengkapi oleh Tim Sepak Bola Pemerintahan Desa (Pemdes) yang turut serta dalam pertandingan itu dan di sebut "Tim All Start".

Dalam keterangannya kepada Awak Media, Kepala Desa Jejalen Jaya mengatakan bahwa, "Yang pertama dengan adanya turnamen pertandingan sepak bola antar RW se Desa Jejalen Jaya dalam rangka menyambut HUT RI ke 80 tahun 2025. Kedua meningkatkan tali silaturahmi antar warga serta sportifitas para peserta pertandingan, " ujar Kades Kumpul yang akrab di sapa "Kades Zebra" itu.

Satu dari seluruh RW di Desa Jejalen Jaya tidak turut bertanding, namun dilengkapi oleh Tim dari Pemerintah Desa Jejalen Jaya.

"Peserta ada 19 RW tapi kita yang enggak masuk satu RW..RW 016, jadi semuanya 19 kurang satu..jadi 18 peserta, Pemerintah Desa ikut juga. namanya "All Star", jadi semuanya 19 peserta, " ungkap Kades.

Pertandingan Sepak Bola tersebut digelar selain menyambut HUT RI ke 80 ini juga dalam rangka memperebutkan Piala bergilir Kepala Desa Jejalen Jaya.

"Memperebutkan Piala Kepala Desa..bergilir, tahun kemaren kebetulan Piala yang megang RW 07 ..dan hanya Piala bergilir saja tidak ada yang lain,"terangnya.

Pemerintah Desa Jejalen Jaya hanya memprioritaskan pertandingan Sepak Bola saja dalam memperebutkan Piala Kepala Desa, sedangkan untuk pertandingan cabang olahraga lainnya dilakukan oleh setiap RW se Desa Jejalen Jaya.

"Kalau untuk pertandingan di Desa hanya bola saja, tidak ada yang lain, kalau pertandingan lainnya di masing-masing wilayah perumahan ada..masing-masing wilayah tapi," jelasnya.

Ditanyakan apakah Tim All Stars selaku representatif Desa Jejalen Jaya dalam pertandingan tersebut apakah optimis dapat memenangkan pertandingan tersebut melawan TIM para RW se Desa Jejalen Jaya?

"Oh pasti optimis bangat, ngelawan RW-RW," tegas Kades bersemangat.

Disinggung tentang wacana untuk melanjutkan pertandingan Sepak Bola antar RW menuju pertandingan Sepak Bola antar Desa di Kecamatan Tambun Utara dari hasil pertandingan antar RW.

" Sudah pasti kalau itu mah ..pasti dipersiapin ..setelah ini, kalau dari pihak Kecamatan mengadakan pertandingan bola antar Desa pasti di ikut sertakan," tandas Kades Jejalen Jaya.

Selain Sepak Bola, Desa Jejalen Jaya juga tengah mempersiapkan untuk menggelar Karnaval secara menyeluruh se Desa Jejalen Jaya.

"Kalau karnaval nanti insyaallah kita ngadain karnaval tahun ini..tahun kemaren kan enggak ada, paling tidak tahun ini kita ngadain juga di masing -masing RW ..tinggal waktu dan tanggalnya doang belum di pastiin , kita selesain dulu tujuh belasan dulu, entar abis itu kita persiapin untuk Karnaval, udah pasti itu..Doorprizenya juga sudah di siapin," pungkas Kades Jejalen Jaya, Kumpul (Zebra).

Dirinya juga berpesan kepada seluruh para peserta pertandingan beserta pendukungnya untuk mengutamakan Sportifitas dan Kondusifitas dalam proses pertandingan agar hasil pertandingan lebih berkualitas serta situasi aman dan terkendali.

(Joggie) TN

Disinyalir Hindari Konfirmasi Wartawan, Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan Lari Terbirit-Birit Usai Kegiatan Rapat Dengan Para Guru

BEKASI, TN - Disinyalir Kepala Sekolah SMPN 03 Tambun Selatan, Kusrini Rahayu alergi bin gatal-gatal terhadap wartawan. Pasalnya saat ingin di konfirmasi terkait penerimaan siswa yang diduga adanya permainan kotor dalam proses penerimaan siswa-siswi baru tersebut, Kepala Sekolah seolah berupaya menghindar dari kejaran wartawan dengan alasan yang tidak jelas di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Senin (14/07/2025) pagi.

Hal tersebut diutarakan oleh Tim Investigasi Wartawan-wartawati  Media Online dan Cetak beserta Lembaga Investigasi Negara (LIN).

"Berawal dari temuan kami berdasarkan laporan masyarakat terkait penerimaan siswa di SMPN  03 Tambun Selatan yang kami duga sarat akan permainan kotor," ujar Rentadiarina Simanjuntak, wartawati Jerat Hukum News.

Lanjutnya," Kami datang ke sekolah tersebut untuk mengkonfirmasi hal itu, dan bertemu Kepala Sekolah saat ingin melakukan rapat dan diminta para guru di ruangan itu untuk menunggu. Satu jam lebih kami menunggu di pos Satpam lalu kami kembali ke ruang rapat, namun sayangnya yang didapati kami kegiatan rapat sudah selesai dan Kepala Sekolah Sudah tidak ada lagi di ruangan itu alias menghilang," beber wartawati yang akrab di sapa Rina Nose itu.

"Kami menanyakan kepada guru-guru yang ada di ruangan itu, namun anehnya mereka menjawab seperti bermain "Ping-pong" serta para guru tersebut pandai bermain kata-kata dengan saling lempar ucapan seperti Pemain "Bola Voli" lempar bola kesana-sini tidak jelas.Jadi terkesan "Belaga Pilon"," tandasnya.

"Bahkan kami di paksa keluar ruangan tanpa alasan yang jelas dengan menutup pintu kayu di sertai menutup pintu jeruji besi yang terkesan ada hal yang disembunyikan didalam ruangan tersebut dan bukan hanya kami sebagai wartawati dan Lembaga saja yang terusir namun ada dua orang tua murid yang di perlakukan sama dengan kami," ungkapnya dengan rona wajah merah padam.

Dalam situasi guru menutup pintu besi dan kayu sempat terjadi bersitegang antara guru sekolah dan wartawati bersama Lembaga termasuk dua orang tua murid yang merasa tidak di hargai sebagai tamu.

"Kami kesini bukan mau minta duit, kalian baru menjadi guru di gaji Pemerintah saja sudah pada belagu, tidak ada etika dan itikad baik dalam menerima tamu, dasar guru gak punya etika!," tukas Rentadiarina dengan penuh emosi.

Lanjutnya, " Mana Kepala Sekolah SMPN 03, Kusrini Rahayu kabur dari ruang rapat dan lari terbirit-birit lagi, ditambah para guru pada "Planga-plongo" semua di ruangan itu, kalau gurunya seperti ini mau di kemanakan dunia Pendidikan di Kabupaten Bekasi," tandas Rentadiarina lagi namun kali ini dengan nada tinggi setengah berteriak.

Sementara kedua orang tua murid bertanya kepada Ibu guru yang menutup pintu kayu dan besi tersebut, "Kenapa ditutup ada apa bu," tanya G Orang Tua Murid, namun pertanyaan tidak di respon guru tersebut seraya menutup pintu dengan wajah ketus, sontak wartawati menegur sang Ibu guru suasana semakin memanas, keduanya bersitegang dan terjadi cekcok mulut.

Sang Ibu guru menatap nanar pada wartawati dan kedua Orang Tua Murid. "Keluar-keluar," kata sang Ibu guru dengan ketus, "Lho guru kok seperti itu kelakuannya," ujar Y menimpali.

"Seperti orang tidak berpendidikan," sambungnya menggerutu.Pintu kayu dan besipun ditutup rapat dan di kunci oleh sang Ibu guru tersebut.

Sedangkan dari Anggota Lembaga Investigasi Negara (LIN) menegaskan.

"Para guru SMPN 03 Tambun Selatan sangat tidak beretika sekali, bukannya meminta maaf tapi malah pintu di kunci rapat-rapat pintu kayu dan besinya, ada apa dengan para guru ini. Kalau seperti ini kelakuannya, bagaimana mau menjadi guru tauladan bagi murid-murid yang Sekolah disini," tegas Azhari.

"Hal ini memperjelas dugaan kami bahwa Kepala Sekolah telah bersekongkol dengan para gurunya melakukan permainan kotor dalam penerimaan siswa di sekolah tersebut," pungkasnya.

Diketahui bahwa, Guru teladan adalah seorang pendidik yang menjadi contoh baik bagi murid-muridnya, baik dalam sikap, perilaku, maupun dalam menyampaikan ilmu.

Guru teladan berperilaku baik, memiliki integritas, dan mampu menjadi contoh positif sehingga dapat menjadi panutan.

Guru teladan memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan baik sehingga mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan penuh perhatian.

(Joggie) TN

Kontroversial Statemen Gubernur Jabar, Ratusan Insan Pers Bekasi Raya Desak Dedi Mulyadi Segera Klarifikasi Ucapan

BEKASI, TN - Ratusan insan pers Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berkumpul di Saung Jajaka, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Kamis, 03 Juli 2025. Mereka menyoal statemen Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) karena secara terang terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerjasama dengan media. Statemen itu viral di media sosial dan menyakiti perasaan insan media.

"Media adalah corong bagi masyarakat, terlepas saat ini ada media sosial itu hanya bisa jadi milik pribadi, berbeda dengan produk media atau jurnalis, semua ada pertanggungjawabannya," ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengawali sambutannya di hadapan para ketua organisasi pers, pengusaha media, wartawan dan tokoh masyarakat. 
Dia menyayangkan statemen tersebut dilontarkan sosok Gubernur dan disampaikan dengan kesan mengajak, bahkan viral di media sosial.

"Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers," ungkap Doni Ardon. 

Terlepas KDM beralasan untuk efisiensi anggaran Pemprov Jawa Barat, lanjut Doni Ardon, namun jangan menyakiti perasaan insan pers. 

"Yang lebih menyakiti, dia (gubernur Dedi Mulyadi) malah menyarankan kepada masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di facebook, tiktok, youtube, istagram," beber Ketua perwakilan SMSI Kabupaten Bekasi.

Dia berharap para kepala daerah tidak terpengaruh dengan statemen KDM dan tidak kerajinan membuat konten di media sosial, namun tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal sebagai Kepala Daerah.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin. Direktur media Fakta Hukum itu menilai pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menyepelekan peran media profesional. 

"Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam," ungkapnya.

Ade Muksin mengajak seluruh insan media, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyikapi hal tersebut dengan tetap menjunjung etika profesi.
"Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral," beber Ade Muksin.

Seirama dengan lainnya, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa pernyataan sikap insan pers Bekasi Raya lahir dari niat luhur mempertahankan kehormatan profesi wartawan.

"Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa," tegasnya.

Hadir dalam Dialog apers tersebut yakni jajaran pengurus dan anggota SMSI Kabupaten Bekasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) cabang Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), para direktur dan pemimpin redaksi perusahaan pers, ratusan wartawan serta insan media di Bekasi Raya.

Hadir juga Ketua Umum ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.

Kedua tokoh Kabupaten Bekasi tersebut memberikan masukannya kepada insan media di Bekasi Raya dan mengingatkan KDM untuk menghormati pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Usai penyampaian pandangan dari para pemimpin media dan tokoh masyarakat, Dialog Pers dilanjutkan dengan pernyataan sikap bersama yang dipimpin oleh Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon dan Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin.

Acara dipandu secara apik oleh pengurus SMSI Kabupaten Bekasi Suryo Sudharmo dan Paulus Simalango dan berjalan secara tertib serta damai.

Ada beberapa poin yang disuarakan dalam Dialog Pers Bekasi Raya tersebut. Poin-poin tersebut, yakni :

A. Menegaskan fungsi Pers sebagai pilar demokrasi, bukan penggembira. 
1. Media adalah pilar keempat demokrasi, bukan hanya pelengkap seremoni pemerintah.
2. Wartawan bukan buzzer. Pers bukan alat promosi.
3. Tanpa media, publik kehilangan alat kontrol terhadap kekuasaan.
B. Menolak Stigma “Media Tak Diperlukan” oleh Pejabat Publik"
1. Pernyataan Gubernur Jabar KDM yang menyatakan media tak perlu lagi, cukup medsos, adalah bentuk pengerdilan profesi wartawan.
2. Meminta klarifikasi Gubernur Jabar KDM dan menuntut penghormatan terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.
C. Media Sosial Tidak Bisa Gantikan Pers
1. Medsos tidak punya redaksi, tidak punya sistem verifikasi, dan tidak tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.
2. Pers hadir dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
D. Membangun Narasi Sinergi Media – Pemerintah – Masyarakat.
1. Pers tidak anti pemerintah, justru menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi publik yang benar.
2. Mendorong pola kerja sama yang sehat, bukan transaksional.
E. Memperkuat Solidaritas & Martabat Profesi Wartawan
1. Media di Bekasi harus bersatu dalam satu sikap, tidak saling melemahkan.
2. Jangan beri celah kepada pihak luar untuk memecah belah komunitas pers.

Disisi lain Wakil Ketua SMSI Bidang Organisasi saat dimintakan tanggapannya usai acara menegaskan bahwa, pernyataan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang dinilai selain bersifat provokatif serta menyudutkan peran Pers diduga dengan sengaja mengangkangi UU Pers Tahun 1999 selaku pilar Demokrasi untuk di langgar.

"Pernyataan tersebut kurang tepat di keluarkan oleh seorang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang Notabene dirinya sejak awal mulai kariernya dalam politik pun di angkat oleh Media sehingga menjadi Gubernur saat ini, ditambah dengan dirinya memprovokasi para Kepala Daerah dan Institusi untuk mengabaikan keberadaan Insan Pers dan Media dalam hal kemitraan, hal tersebut secara terbuka menunjukan Dedi Mulyadi secara tendensius antipati terhadap jurnalis dan Media " ungkapnya.

Lanjutnya, "Jadi saya merasa Dedi Mulyadi ini selain seperti " Kacang Lupa Kulitnya","serta secara langsung "Mendeklarasikan Perang Terhadap Wartawan dan Media"!,"sambungnya menekankan.

Ia juga menegaskan bahwa, Pernyataan yang di lontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kebablasan dan kelewat batas.

"Saya menilai di karenakan Gubernur Jawa Barat tidak mampu menjaga lisannya dan karena terlalu banyak ngomong sehingga kebablasan dan melukai hati Insan Pers serta Media yang berimbas kini Dedi Mulyadi menjadi "Target dan Buronan Media". Dan menurut saya pantas dirinya mendapatkan predikat seperti itu," tukas Wakil Ketua SMSI Kabupaten Bekasi.

Dirinya juga menilai seperti ada kejanggalan dan ketidak fokusan dalam ucapan Dedi Mulyadi yang akrab di sebut "Gubernur Konten" itu. Dimana hal tersebut diduga karena akibat tidak sepasang.

"Saya menduga prilaku Dedi Mulyadi seperti itu akibat terlalu lama menduda sehingga fikirannya menjadi tidak fokus yang menyebabkan ucapannya asal " Ngejeplak" atau "Asal Nguap" kalau kata orang Bekasi.Terindikasi dikarenakan tidak adanya kelancaran dalam penyaluran," pungkas Irwan Awaluddin.

(***) TN